Angkasa Pura 2

Penduduk Kulonprogo Menolak Pembangunan Bandara

BandaraKamis, 12 Juni 2014
penolakan-bandara-temon_2211

YOGYAKARTA (beritatrans.com) – Warga Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang tergabung dalam paguyuban Wahana Tri Tunggal (WTT), menyatakan menolak rencana pembangunan bandara di sana. Alasannya, selain lokasi tempat tinggal mereka merupakan kawasan wisata, juga terdapat gunung bertuah.

Ketua WTT, Purwinto, menyatakan tetap pada komitmen awal menolak rencana pembangunan bandara. Saat ini, WTT masih berkonsolidasi dan menghimpun dukungan. Salah satunya dengan pembubuhan 1.000 tanda tangan dan meminta pendampingan kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) DIY.

“Tanda tangan baru 25 persen, tapi kami optimistis masih banyak warga yang sejalan dengan komitmen kami. Rencana menggandeng LBH juga tetap jalan, walau pun belum direalisasikan. Masih menunggu waktu,” terangnya.

Dia mengingatkan bahwa Temon merupakan lokasi wisata. Selain Pantai Congot, juga ada Gunung Lanang yang diyakini ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Keberadaan Gunung Lanang diyakini bertuah oleh warga di sana, sehingga Belanda, pada masa kolonial, tidak bisa masuk ke lokasi itu. “PT Angkasa Pura I sebagai pihak asing juga tak akan bisa masuk,” katanya.

Penduduk pun mendesak Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X yang juga dikenal sebagai Raja Keraton Yogyakarta itu menunjuk lokasi lain untuk bandara baru. “Daripada menghamburkan uang untuk proyek yang pasti ditolak, lebih baik Sultan cari tempat lain,” tutur juru bicara WTT, Martono.

Martono mengingatkan bahwa ada tujuh lokasi yang sempat disurvei. Meski, hasil uji kelayakan (feasibility study) oleh PT Angkasa Pura I merekomendasikan Desa Glagah hingga Sindutan di Kecamatan Temon sebagai lokasi terbaik untuk bandara. Lokasi lain yang sempat disurvei ada di Bantul dan Gunungkidul. “Sultan enggak mau menyebut lokasi lain karena khawatir ulah spekulan tanah,”ujarnya.

Dia mencontohkan, sejak Temon jadi lokasi calon bandara baru, harga tanah di sana naik sepuluh kali lipat. Tanah yang semula dihargai Rp 100 ribu per meter persegi naik menjadi Rp 1 juta per meter persegi. (korrie).

Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo mengatakan sosialisasi berupa penjelasan tentang lokasi relokasi dan besaran ganti rugi adalah tanggung jawab Angkasa Pura I sebagai pemrakarsa. Pemerintah Kulon Progo hanya melakukan pra-sosialisasi tentang kepastian bandara dibangun di sana dan lokasi relokasi yang masih di wilayah Temon. “Bandara pasti dibangun. Soal ganti rugi, masih nunggu appraisal independen,” kata Hasto, yang juga seorang dokter medis.