Angkasa Pura 2

Bangun Bandara Ahmad Yani, AP I Siapkan Biaya Rp1,5 Triliun

BandaraRabu, 18 Juni 2014
bandara atas air

SEMARANG (beritatrans.com) – Manajemen PT Angkasa Pura I menyiapkan anggaran sebesar Rp1,5 triliun untuk membangun Bandara International Ahmad Yani Semarang. Nantinya, bandara yang berdiri di atas lahan seluas 884.500 m2 ini akan menjadi bandara di atas air (floating) pertama di Indonesia.

Pembangunan bandara ditandai dengan penandatanganan Kerja sama Pemanfaatan (KSP) oleh Direktur Utama PT Angkasa Pura I, Tommy Soetomo dan Pangdam IV Diponegoro Mayjen TNI Sunindyo.

Turut mendampingi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Budiman, Menteri Perhubungan EE Mangindaan, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, dan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, Selasa (17/6/2014).

“Untuk pembangunan bandara yang ditargetkan selesai dalam dua tahun untuk tahap pertama PT Angkasa Pura I menyiapkan dana Rp1,5 triliun. Nantinya, bandara baru nanti akan meningkatkan akapsitas penumpang hingga tujuh juta penumpang per tahun, dari sebelumnya hanya 800 ribu,” jelas Direktur Utama PT Angkasa Pura, I Tommy Soetomo.

Menurut dia, saat ini terminal penumpang hanya seluas 6.108 m2, dengan pengembangan yang ada, luasan terminal penumpang akan menjadi 55.000 m2.

Dia menambahkan, dengan adanya bandara di atas air, Jawa Tengah dan Kota Semarang harus berbangga. Bahkan, Angkasa Pura berencana mendaftarkan bandara ini di Green Building Council Indonesia.

“Ini baru pertama kali punya apron yang mengambang. Mungkin sambil menunggu pesawat lebih baik nanti ada fasilitas pemancingan,” katanya.

Bandara Internasional Ahmad Yani nantinya akan dilengkapi beberapa fasilitas yaitu 30 konter check in, tiga unit aviobridge (garbarata), empat konter visa on arrival, lima unit elevator, satu unit travelator, dan 7 unit eskalator. Tak hanya itu, area parkir pengunjung akan diperluas menjadi 43.634 m2.

Bandara Ahmad Yani juga menjadi bandara pertama yang pengembangannya harus mengubah peraturan pemerintah. Ini disebabkan tanah yang ditempati merupakan milik kementerian pertahanan negara seluas 884.500 m2.

Pengembangan tersebut terganjal revisi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 6 tahun 2008 yang kemudian diganti menjadi PP nomor 27 tahun 2014 tentang Kemudahan Penggunaan Aset Negara. (machda/aw)

loading...