Angkasa Pura 2

Hasil Survey RSA: 84,58% Masyarakat Nilai Penegakan Hukum di Jalan Raya Lemah

KoridorSenin, 30 Juni 2014
motor tak berhelm

JAKARTA (beritatrans.com) – Survey yang digelar Road Safety Association (RSA) Indonesia memperlihatkan 84,58% masyarakat menganggap penegakan hukum di jalan raya saat ini masih belum tegas dan konsisten.

“Hanya 12,93% yang merasa penegakan hukum sudah tegas dan konsisten. Selebihnya mengaku tidak peduli, tidak tahu, dan memilih tidak menjawab 2,49%,” jelas Edo Rusyanto, ketua umum RSA Indonesia, di Jakarta, Minggu (29/6/2014).

Menurut dia, persepsi publik soal polisi lalu lintas yang mesti diprioritaskan untuk dipatuhi di jalan juga amat minim, yaitu 24,92%. Survey memperlihatkan, masyarakat menganggap rambu lalu lintas yang lebih dipatuhi 72,43% sekalipun saat itu ada polisi, petugas dinas perhubungan, dan rambu lalu lintas.

Edo meyakini, persepsi ini bisa jadi memperlihatkan rendahnya pengetahuan publik tentang diskresi polisi lalu lintas.

“Karenanya, tak heran ketika menemui instruksi polisi untuk maju hingga melibas zebra cross, esok harinya ketika tidak ada instruksi polantas, masyarakat mendiskresikan dirinya sendiri. Memprihatinkan,” kata Edo Rusyanto.

Bahkan, bisa saja persepsi tersebut mencuat karena degradasi rasa hormat dan patuh terhadap petugas. Atau, kondisi yang paling buruk, sikap menghargai aturan dan petugas menyusut demi kepentingan diri sendiri dan tidak menyesal melanggar aturan sebelum merasa dirugikan atas tindakannya tersebut.

Dia menambahkan, logika berkendara atau berlalu lintas jalan seperti itu memang memprihatinkan. Temuan RSA Indonesia memperlihatkan, logika pengendara soal marka dan rambu juga memilukan. Saat ditanyakan apa fungsi marka garis utuh melintang hanya 16,04% masyarakat yang menjawab benar, yakni sebagai batas perhentian.

“Temuan di lapangan juga memperlihatkan bahwa persepsi publik soal garis melintang adalah garis membujur yang melarang pengendara berpindah lajur sebanyak 23,83%. Logika tentang melintang dan membujur masih rancu,” paparnya.

Tak heran jika di pertigaan atau di perempatan jalan dengan mudah kita melihat para pengguna jalan yang merangsek ke depan hingga mengangkangi garis setop dan zebra cross. Persoalan yang lebih serius, ketika logika berkendara rancu bisa mendorong pelanggaran terhadap aturan yang berujung kecelakaan.

Edo menyebutkan, khusus pertanyaan tentang surat izin mengemudi (SIM) bagi pesepeda motor, yakni SIM C, sebanyak 93,77% responden menjawab secara benar. Sedangkan selebihnya menjawab keliru 4,83% dan tidak menjawab 1,40%.

Survey menunjukan, pemakaian helm pelindung kepala sebanyak 87,85% menjawab secara lengkap. Selebihnya menjawab parsial seperti pengendara wajib memakai helm (6,70%), helm harus sesuai SNI (3,12%), dan penumpang wajib memakai helm (0,62%). Sedangkan yang memilih tidak menjawab sebanyak 1,71%.(aw)

Artikel Berikutnya →
loading...