Angkasa Pura 2

INSA Desak Pemerintah Segera Sahkan PP Sea and Coast Guard

DermagaRabu, 2 Juli 2014
Carmelita_Hartoto_

JAKARTA (beritatrans.com) — Pelaku usaha pelayaran sangat berharap, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Sea and Coast Guard dapat ditetapkan menjadi Peraturan Pemerintah sebelum bergantinya pemerintahan sekarang dengan pemerintahan baru hasil Pilres 9 Juli 2014.

Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto mengatakan RPP tersebut sudah dinantikan oleh pelaku usaha pelayaran guna mengakhiri tumpang tindih kewenangan dalam penegakan hukum di laut. “Kami berharap segera selesai. Kalau tidak, kita belum memiliki badan tunggal dalam penegakan hukum di laut,” katanya, Selasa (1/7/2014).

Dia menjelaskan, RPP tersebut menjadi landasan penting bagi pemerintah untuk membentuk Badan Tunggal Sea and Coast Guard yang representative sesuai dengan amanat UU No.17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

Menurut dia, badan tunggal ini diharapkan mampu memutus rantai pengamanan laut yang dilakukan berbagai instansi mulai dari TNI Angkatan Laut, Polisi Air dan Udara, Bea dan Cukai, serta Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP).

Sebelumnya, Menteri Perhubungan E.E. Mangindaan meyakini pembentukan badan tunggal pengamanan laut dan pantai bisa dilakukan pada tahun ini seiring dengan segera disahkannya RPP tentang Indonesia Sea and Coast Guard.

Kemenhhub menyetujui penyelarasan beberapa pasal dalam RPP yang selama ini menghambat proses penyusunan beleid RPP tersebut.

Dalam UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran disebutkan, pembentukan badan Sea and Coast Duard dengan batas waktu 3 tahun setelah aturan itu keluar yakni pada 2011, tapi sampai saat ini masih terkatung-katung.(aw)