Angkasa Pura 2

Dukung Kelancaran Angkutan Laut

Armada KPLP Siap Amankan Angkutan Lebaran 2014

DermagaSelasa, 8 Juli 2014
BOBBY R. MAMAHIT

JAKARTA (beritatrans.com) — Guna meningkatkan keamanan dan ketertiban selama masa Angkutan Lebaran tahun 2014, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mencanangkan operasi pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran pada beberapa daerah yang diprediksi akan terjadi lonjakan penumpang.

“Seluruh Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) dan unsur patrolinya telah siap untuk melaksanakan operasi pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran arus mudik/balik lebaran tahun 2014,” tegas Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Capt. Bobby R. Mamahit, dalam rilis yang diterbitkan Humas Ditjen Perhubungan Laut dan ditandatangani Kahumas Sindu Ayu, Selasa (8/7/2014).

Sedikitnya, kata Bobby, pihaknya mengerahkan 26 (dua puluh enam) unit kapal patroli, yang terdiri dari 7 (tujuh) kapal patroli kelas I, 5 (lima) kapal patroli kelas II, 8 (delapan) kelas III dan 6 (enam) kelas IV telah siap mengamankan perairan Indonesia pada masa angkutan lebaran nanti.

Kapal-kapal patroli tersebut akan beroperasi pada H-7 s.d H+7 Lebaran atau pada tanggal 20 Juli s.d 4 Agustus 2014 dengan daerah operasi sebagai berikut: Kepulauan Riau dan sekitarnya; Selat Sunda dan sekitarnya; Semarang dan sekitarnya; Banjarmasin, Sampit, Balikpapan dan Nunukan; Kepulauan Maluku, Banda dan sekitarnya.

Selain itu, kata Bobby, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Telex kepada para Kepala Kesyahbandaran Kelas Utama, Kepala KSOP dan UPP, serta Kepala Pangkalan PLP di seluruh wilayah kerja Ditjen Perhubungan Laut, memerintahkan kepada Kapal Patroli dan Petugas KPLP untuk melakukan Patroli Pengawasan Keamanan Keselamatan Maritim dalam rangka pengawasan angkutan lebaran tahun 2014.

Isi dari perintah tersebut antara lain: Agar kapal patroli KPLP agar disiagakan di lokasi alur masuk yang dangkal, sempit dan rawan terhadap keselamatan pelayaran; Komandan kapal patroli KPLP melakukan komunikasi dengan pandu/kapal yang akan keluar masuk pelabuhan agar dapat mengetahui posisi dan waktu kapal di wilayah yang rawan agar dapat diantisipasi dini setiap kejadian yang memerlukan bantuan; agar membentuk Tim Pengamanan Khusus KPLP untuk membantu pelaksanaan embarkasi/debarkasi penumpang agar pelaksanaanya berjalan dengan lancar dan tertib.

Menurut dia, agar Tim Khusus Pengamanan Anggota KPLP dapat mengatur dan mengarahkan porter supaya tidak mengganggu kenyamanan dan keamanan para penumpang;
Agar Kepala Bidang/Kepala Seksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli mengadakan koordinasi dengan aparat terkait di lapangan sehubungan dengan PAM Mudik Lebaran.

“Selain itu, agar Kepala Pangkalan PLP menyiapkan unsur kapal dan ABK dalam pelaksanaan operasi Patroli Pengawasan Keamanan Keselamatan Pelayaran pada wilayah operasi yang telah ditentukan.

Dirjen Perhubungan Laut menegaskan, kegiatan operasi tersebut dilakukan di bawah koordinasi Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP).

“Saat ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memiliki 5 (lima) Pangkalan Armada Penjagaan Laut dan Pantai, yakni Pangkalan PLP Tanjung Priok, Pangkalan PLP Tanjung Perak, Pangkalan PLP Tanjung Uban, Pangkalan PLP Tual dan Pangkalan PLP Bitung,” jelas dia.

Pada bagian lain, Bobby meminta seluruh pangkalan tersebut dilengkapi dengan armada kapal patroli dengan total keseluruhan berjumlah 33 unit kapal dari berbagai kelas dan beroperasi sesuai dengan daerah operasi masing-masing. Antara lain Pangkalan PLP Tanjung Priok memiliki 12 (dua belas) unit kapal, diantaranya 3 (tiga) unit kapal kelas I, 8 (delapan) unit kapal kelas II, dan 1 (satu) unit kapal kelas III.

“Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, kapal-kapal tersebut dapat melakukan tindakan penegakkan hukum di perairan Indonesia serta mempunyai kewenangan untuk melaksanakan patroli laut, melakukan pengejaran seketika (hot pursuit), memberhentikan dan memeriksa kapal di laut dan melakukan penyidikan,” papar Bobby.

Bobby menambahkan, berberapa pelanggaran keselamatan dan keamanan pelayaran yang seringkali ditindak oleh kapal patroli KPLP antara lain pelanggaran kelengkapan dokumen dan surat-surat kapal, penerbitan Surat Perintah Berlayar, pencurian Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP).

Selain itu, pemuatan yang berlebihan (overload), pengawakan yang tidak sesuai, olah gerak tanpa ijin, pelanggaran terhadap Manajemen Keselamatan Kapal (ISM Code), pelanggaran terhadap Manajemen Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan (ISPS Code), serta pelanggaran terhadap peraturan lainnya.(aw)