Angkasa Pura 2

Mahrul Falaq Keluhkan Parkir Liar di Bekasi

KoridorKamis, 10 Juli 2014
parkir liar

BEKASI (beritatrans.com) – Calon Anggota DPRD Bekasi, Mahrul Falaq Hermansyah keluhkan beberapa ruas badan jalan di sepanjang Kota Bekasi yang sudah terpakai menjadi tempat lahan parkir liar. Tapi saat ini, di berbagai tempat bisa dilegalkan begitu saja dan kebanyakan titik-titik tersebut justru berada di jalan-jalan protokol.

Ironisnya, sampai sekarang masalah tersebut beklum juga menemukan titik temu. Hal ini menjadi pelajaran bagi Pemerintah Kota Bekasi agar mengurangi kepadatan kendaraan di jalan raya, seperti tidak jarang lantaran parkir liar itu timbul kemacetan hingga ke perempatan Kayuringin. Selain di Jalan Ahmad Yani, titik parkir liar juga berada di Jalan Mayor Hasibuan, Jalan Perjuangan, dan Jalan Haji Juanda.

Bahkan, ia menambahkan titik parkir liar itu termasuk titik parkir sementara yang dilakukan oleh Angkutan Umum. ”Seperti yang ada di Jalan Haji Juanda, depan Stasiun Bekasi. Banyak angkot yang menunggu penumpang di depan stasiun,” kata pria yang juga politisi golkar itu.

Menurut Mahrul, parkir sebagai salah satu potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sesuai dengan Undang-Undang mengenai Pajak Dan Retribusi Daerah (PDRD). Tak hanya itu, parkir liar juga kerap kali menimpa beberapa kota-kota besar seperti Kota Bekasi, sehingga permasalahan ini harus segera diselesaikan secepatnya. “Permasalahan ini harus disikapi dengan musyawarah jadi menemukan solusi untuk parkir liar juga bisa dikelola dengan baik agar dapat disumbangkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi,” keluhnya kepada beritatrans, Kamis (10/7/2014).

Seharusnya, dalam pengelolaan di Bekasi mempunyai manajemen yang mampu meningkatkan potensi agar mencegah terjadinya masalah yang ada. Meskipun, belum semua yang dilaksanakan dengan sepenuh hati. Perlu ada kesadaran diri untuk memajukan dan membenahi parkiran yang ada sehingga bisa didukung dengan sikap yang transparan.

Jadi, ia yakin semua bisa berjalan baik dan berharap pengelolaan parkir bisa dibuatkan system manajemen organisasi dengan menggunakan metode transparansi untuk memudahkan evaluasi (control manajemen). “Ini harus diperhatikan, terutama terkait system pengelolaan parkir sehingga hasilnya dapat bermanfaat bagi semua pihak khusususnya dalam meningkatkan PAD,” tegas Mahrul.

Ia menyayangkan, Bekasi tidak mencontoh daerah lainnya, seperti Bandung yang saat ini sudah menggunakan sistem mesin parkir dan memakai koin dengan meteran waktu. Apalagi, disana telah di ujicoba di beberapa ruas jalan. Selain itu, kota-kota di negara serumpun tetangga kami ada juga yang menggunakan metode voucher untuk parkir on the street. “Ini merupakan salah satu cara yang mudah, efisien dan sederhana. Namun, memperkecil kebocoran PAD,” paparnya.

Lanjutnya, selain menggunakan sistem berlangganan cara lain yang dibuat adalah sistem khusus kendaraan dengan STNK Kota Bekasi. Dikatakan Mahrul, setiap tahun perpanjangan STNK dibebankan iuran parkir tahunan untuk kemudahan mereka agar tidak terjadi kebocoran kecil. “Asumsinya, tentu saja pemasukan alias pendapatan menjadi naik, Sistem ini dilakukan guna mencegah kebocoran akibat setoran parkir,” tutupnya. (gilang)