Angkasa Pura 2

Menhub: Transaksi di Pelabuhan Wajib Gunakan Rupiah

DermagaJumat, 11 Juli 2014
TPKS

JAKARTA (beritatrans.com) – Menteri Perhubungan Ervan Ernest Mangindaan menegaskansemua transaksi di pelabuhan wajib menggunakan mata uang rupiah. Sebab, penggunaan dolar dalam transaksi akan memberatkan pengusaha sekaligus melemahkan rupiah.
“Kalau mau mengikuti fluktuasi dolar susah pegang kalau pakai rupiah. Rupiah lah jadi panduannya dan sudah ada di Indonesia, kalau pakai asing tergantung fluktuasi. Transaksi Rupiah sudah pasti,” tegas Mangindaan di Kantornya, Jakarta, Kamis (10/7/2014).

Seiring dengan hal itu, Menteri Perhubungan EE Mangindaan menerbitkan Instruksi Menteri Perhubungan (IM) Nomor 3/2014 tentang Penggunaan Mata Uang Rupiah dalam Melakukan Transaksi pada Kegiatan Transportasi. Surat Instruksi ini menegaskan, semua transaksi di lingkungan pelabuhan menggunakan mata uang rupiah.

Penegasan Mangindaan tersebut sekaligus menindaklanjuti perintah Menko Perekonomian Chairul Tanjung, yang meminta percepatan pelaksanaan transaksi rupiah di pelabuhan. “Sudah saya teken instruksi menteri tentang transaksi di pelabuhan wajib gunakan rupiah. Sudah ditetapkan rupiah menjadi acuan sehingga tidak tergantung lagi pada fluktuasi,” kata Menhub, Kamis (10/7/2014).

Ia mengatakan, kewajiban transaksi rupiah di pelabuhan harus didukung. Selain dapat memperkuat mata uang rupiah, penggunaan dolar AS sebagai alat pembayaran justru memberatkan pengusaha sendiri. “Kalau hanya pegang rupiah, tapi harus membayar dengan dolar kan susah, harus tukar dulu, nilai kurs pun jauh lebih tinggi,” tuturnya.

Mangindaan menegaskan, seluruh pungutan di pelabuhan wajib menggunakan rupiah. Misalnya, jika sesuatu tarif ditetapkan besarannya Rp30.000, saat terjadi fluktuasi nilai tukar, tarif tersebut otomatis tidak berubah.

Ketentuan penggunaan rupiah diamanatkan dalam UU Nomor 7/2011 tentang Mata Uang Rupiah sebagai mata uang yang sah dan wajib digunakan dalam setiap transaksi di seluruh wilayah NKRI.

Sanksi tegas juga diatur dalam Pasal 33 UU Nomor 7/2011 yang menyebutkan setiap orang dilarang menolak menerima rupiah sebagai alat pembayaran selama berada di Indonesia, kecuali patut diduga uang itu palsu. Penolakan untuk menerima rupiah bisa dikenai sanksi pidana kurungan paling lama setahun dan denda maksimal Rp 200 juta.

Tindaklanjuti Instruksi
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Bobby R Mamahit mengatakan, pihaknya akan segera menindaklanjuti arahan dan instruksi kewajiban transaksi rupiah kepada seluruh pelabuhan di wilayah Indonesia.

BOBBY R. MAMAHIT

“Untuk penerapan dan pengawasan menjadi tanggung jawab saya. Secepatnya, hal ini akan kami tindak lanjuti. Intinya, kami menginginkan setiap transaksi di setiap pelabuhan Indonesia wajib menggunakan rupiah, tidak ada lagi mata uang asing,” kata dia.

Menurutnya, Kementerian Perhubungan telah berupaya segera merespons permintaan dari Kemenko Perekonomian, untuk menindaklanjuti rencana penggunaan mata uang rupiah dalam setiap transaksi pelabuhan di seluruh Indonesia.]

“Kami diberi tenggat 10 hari. Karena itu, sejak Selasa (1/7), kami langsung menindaklanjuti arahan dari Kemenko Perekonomian terkait rencana penggunaan mata uang rupiah di pelabuhan,” tuturnya.

Namun, perubahan beleid sebelumnya yang terdapat dalam Peraturan Menteri Nomor 15/2014 sebagai perubahan atas PM Nomor 6/2013 tentang Jenis, Struktur, dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhanan, masih akan berproses. Berdasarkan peraturan menteri tersebut, sejumlah pungutan pembayaran di pelabuhan masih diatur dalam mata uang dolar AS.

“Idealnya, aturan ini harus diubah dulu. Namun, revisi memakan waktu lama. Saat ini, kami baru bisa mengupayakan agar setiap pemangku kepentingan melakukan transaksi dengan rupiah, sembari menunggu perubahan aturan,” kata dia.

Ia mengungkapkan, aturan baru nanti akan melibatkan Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Kemenhub. Kemendag dan Kemenkeu akan membahas soal aturan, sementara Kemenhub terkait penerapannya di pelabuhan.

Namun, pengamat maritim National Maritime Institute (Namarin), Siswanto Rusdi mengatakan, munculnya kembali wacana yang mewajibkan transaksi rupiah di lingkungan pelabuhan ini jangan sekadar momentum saja, mengingat beleid ini sudah sejak lama ada. “Pemerintah harus konsisten, yang dimulai dari aturannya. Seperti tagihan PNBP kepada kapal asing, itu juga masih dalam bentuk mata uang dolar,” ujarnya.(aw)

Terbaru
Terpopuler
Terkomentari