Angkasa Pura 2

Jembatan Selat Sunda & Tol Sumatra Tergantung Pemerintahan Baru

KoridorMonday, 14 July 2014

JAKARTA (beritatrans.com) – Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTSS) dan Jembatan Selat Sunda (JSS) tergolong jauh panggang dari api. Pemerintahan SBY tak mungkin menggarapnya, sehingga tunggu pemerintahan baru, yang belum tentu mau memprogramkannya.

Proyek JTSS semula dijadwalkan dimulai Oktober 2013 masih jauh dari penyelesaian. Alasannya, JTSS digolongkan masuk program baru atau new initiative. Proses pelaksanannya yang untuk proses pelaksaannya masih sangat bergantung pada pemerintahan yang akan datang.

“Kalau yang new initiative, masih harus menunggu pemerintahan baru.” ujar Menteri Keuangan Chatib Basri. Program-program yang ditawarkan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanjan Negara (APBN) 2015 hanya yang bersifat dasar seperti beras miskin, dana bantuan sosial, dan subsidi bahan bakar minyak.

Sementera program-program new initiative yang tergolong belanja modal dan diajukan Kementrian/Lembaga, akan diputuskan oleh pemerintahan mendatang. Pemerintah mendatang bisa saja tidak meloloskan program senilai Rp 355 triliun ini dalam Rancangan APBN Perubahan.

JTSS rencananya akan menghubungkan Aceh – Lampung sepanjang 2.700 kilometer.

Proyek Jembatan Selat Sunda (JSS) juga masih jauh dari kenyataan. “JSS kan belum ada sama sekali proyeknya. Proyeknya belum ada, anggarannya belum ada. Disebut new initiative juga tidak bisa. Wong belum ada sama sekali,” ujar Chatib.

Proyek ini nantinya menghubungkan pulau Jawa dan Sumatera, sehingga arus perekonomian dua pulau ini menjadi lebih mudah.

Direktur Indef Enny Srihartati bilang memang perlu ada kajian lagi tentang seberapa ekeftifitas pembangunan program – program pembangunan infrastruktur seperti Trasn Sumatera maupun JSS.

Jika sudah ada penelitian yang menkaji efektivitas dari pada proyek – proyek tersebut, Enny menghimbau agar pemerintah membuka kajian tersebut kepada publik, sehingga masyarakat juga bisa ikut mengkritisi program – program yang sudah ada.
“Pertimbangan utama kebijakan publik berdasarkan efektivitas bukan politik,” ujar Enny soal rencana pembangunan JSS.

Ia sepakat, hubungan antara pulau Jawa dan Sumatera akan lebih baik jika prgram JSS terlaksana. Namun sejauh mana efiseinsi yang bakal terbentuk harus dapat dijelaskan. “Jangan – jangan sebenarnya akan lebih baik jika hanya membangun tol laut saja, bukan jembatan,” kata dia. (risma/leny).