Angkasa Pura 2

Transaksi di Pelabuhan Tak Pakai Rupiah Terancam Dipidanakan

DermagaSelasa, 22 Juli 2014
seorang-petugas-teller-menghitung-mata-uang-rupiah-_131018201514-199

JAKARTA (beritatrans.com) – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Chairul Tanjung mengingatkan segala transaksi keuangan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, wajib menggunakan Rupiah sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, dan pemerintah akan tegas mengenakan sanksi hukum bagi yang melanggarnya.

Ancaman itu dilontarkan Chairul Tanjung seusai rapat koordimasi, Senin (21/7/2014). Rapat diikuti antara lain Dirjen Perhubungan Laut Capt. Bobby R Mamahit dan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II Robert Joost Lino.

Chairul mengungkapkan telah membicarakan tindakan hukum kepada Polri untuk menyiapkan sanksi pidana terhadap pihak yang melanggar ketentuan tersebut.

“Kalau dia tak lakukan transaksi rupiah, kan sudah janji dalam tiga bulan. Saya di depan presiden, di depan Kabareskrim, saya akan minta lakukan tindakan hukum,” tegas CT.

Dia juga membantah, penerapan kebijakan tersebut akan mengganggu daya saing. “Kita harus menghormati mata uang kita sendiri, bahwa rupiah itu yang dibuat harus memiliki Daya saing. Bukan dibalik posisinya,” kata Chairul.

Sebelumnya, Direktur Utama Pelindo II Robert Joost Lino mengaku kesulitan menerapkan kebijakan menggunakan mata uang rupiah dalam setiap transaksi di pelabuhan barang Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Dia mengatakan, kebijakan tersebut sebenarnya memperbolehkan transaksi di pelabuhan menggunakan rate dalam dolar Amerika Serikat (AS), namun tetap harus bertransaksi dengan Rupiah.

“Menko (Perekonimian) bilang boleh rate-nya pakai dolar, tapi bayarnya pakai Rupiah, sama saja, cuma jadi tambah pusing saja,” tutur Lino ketika ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (21/7/2014)

Menurut dia, biaya yang dikenakan akan lebih mahal karena pada saat konversi dari dolar ke Rupiah, ada selisih biaya untuk harga jual dan beli di pelabuhan.

“Kan jadi lebih mahal. Customer kita perusahaan pelayaran kan, dia kan larinya dalam dolar. Dia mesti beli Rupiah, karena itu perusahaan asing. Dolar itu kurs beli kan lain dengan kurs jual,” jelasnya.

Dia juga tidak mempermasalahkan permintaan dari Menko Perekonomian untuk menggunakan rupiah dalam setiap transaksi keuangan di pelabuhan.

“Dulu tahun 2009, 60 persen pendapatan kita dalam dolar, 40 persen dalam rupiah. Tapi sekarang rupiah makin banyak, sekitar 35 persen dalam dolar, karena pendapatan domestik dalam negeri jauh lebih banyak,” katanya pada 26 Juni.

Dari pendapatan PT Pelindo II yang tercatat mencapai Rp7,5 triliun pada 2013, sebanyak 65 persen transaksi keuangan telah menggunakan mata uang rupiah.

PENGUSAHA MENDUKUNG
Keinginan pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dimana seluruh kegiatan ekonomi di Indonesia wajib menggunakan mata uang rupiah dan buka lagi dengan dolar Amerika Serikat (AS) mendapat dukungan dari kalangan pengusaha perlayaran.

Wakil Ketua Indonesia National Shipowners Association (INSA), Asmari Herry menilai, penggunaan mata uang rupiah dalam transaksi di pelabuhan sangat baik, namun diharapkan semua sistem transaksi juga harus diubah ke dalam rupiah seperti besaran tarif sehingga tidak lagi bergantung pada nilai tukar terhadap dolar.

“Bukan tarifnya dolar kemudian dibayar pakai rupiah, itu dampaknya hanya kecil karena esensinya masih dolar. Tetapi yang diharapkan yaitu dasar penerapannya sudah menggunakan rupiah. Itu sangat bagus,” ujarnya.

Dia mencontohkan pada penentuan biaya bongkar muat peti kemas dari kapal ke lapangan penumpukan terminal peti kemas atau Container Handling Charge (CHC).

Selama ini, penentuan biaya operasional tersebut masih menggunakan mata uang dolar. Menurutnya, Seharusnya diubah jadi menggunakan rupiah.

Meskipun memiliki konsekuensi berat pada awal penerapannya, namun hal tersebut dinilai baik untuk jangka panjang.

Bagi Asmari, kerugian pengusaha pada awal penerapan tersebut bisa dianggap sebagai resiko bisnis dan bila hal ini terjadi juga diperkirakan tidak akan berlangsung lama.

“Contohnya biaya CHC yang saat ini sebesar US$ 83. Anggap saja nilai tukar rupiahnya Rp 12 ribu, maka tarif yang mulai bisa diterapkan yaitu tarif Rp 1 juta. Pada saat rupiah menguat, maka perusahaan tetap untung karena sudah menggunakan tarif tetap Rp 1 juta. Tetapi kalau rupiah melemah maka itu menjadi konsekuensi bisnis,” tandasnya. (awe).