Angkasa Pura 2

Penegakan Aturan Batas Beban Angkutan Dinilai Masih Lemah

KoridorSelasa, 29 Juli 2014
a

JAKARTA (beritatrans.com) – Penegakan aturan tentang pembatasan beban angkutan atau overload di jalan raya dianggap masih lemah. Padahal Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) telah bersepakat bahwa mulai 2009, beban muatan berlebih di jalan raya mencapai 0%. Tapi faktanya hingga saat ini masih banyak truk angkutan yang kelebihan beban muatan dan lolos dari jembatan timbang.

Demikian menurut Chairman Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi melalui keterangan tertulis yang diterima beritatrans.com di Jakarta, Minggu (29/7/2014).

“Tujuan keberadaan jembatan timbang sebetulnya bukan sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi untuk mencegah terjadinya overload angkutan barang di jalan raya,” kata Setijadi.

Jadi, kata dia, jika terjadi kelebihan beban armada, hal utama yang harus dilakukan adalah penurunan muatan. “Bukan dijadikan sumber pendapatan, apalagi dijadikan lahan pungli,” katanya.

Menurutnya, pelanggaran batas muatan berdampak terhadap kerusakan jalan dan jembatan karena kedua infrastruktur tersebut seringkali harus menahan beban melebihi kapasitas.

“Kerusakan terjadi sebelum umur teknisnya, sehingga anggaran banyak dihabiskan untuk perbaikan, bukan untuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur,” ujarnya.

Overload juga seringkali berdampak terhadap kemacetan akibat laju armada yang lambat, bahkan risiko kecelakaan. Walaupun overload dilakukan hanya oleh sebagian pengguna, namun dampaknya dialami oleh semua pengguna jalan.

“Tanpa penegakan hukum, banyak perusahaan transportasi yang dengan sadar melakukan pelanggaran batas muatan. Pembiaran overload juga akan mengakibatkan persaingan yang tidak sehat, karena perusahaan transportasi yang melakukan overload bisa menawarkan harga yang lebih rendah,” tuturnya. (aliy)