Angkasa Pura 2

Dirjen Hubla Pimpin Pembahasan Pedoman Tangung Jawab Pencemaran Laut

DermagaKamis, 7 Agustus 2014
Pencemaran Laut Timor

JAKARTA (beritatrans.com) – Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Kementerian Perhubungan Capt. Bobby R Mamahit dan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Ingris, Teuku Mohammad Hamzah Thayeb, memimpin rapat antar instansi untuk membahas tentang pedoman perjanjian bilateral/regional terkait tanggungjawab dan ganti rugi pencemaran laut lintas batas Negara akibat dari aktivitas eksplorasi dan eksploitasi minyak lepas pantai, pada Kamis (7/8/2014).

Dalam rapat tersebut hadir utusan-utusan dari berbagai instansi seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian ESDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan instansi terkait lainnya.

Pedoman ini nantinya akan diusulkan dalam sidang Legal Committee International Maritime Organization (IMO) ke 102 sekitar bulan April 2015 di London untuk dijadikan negara-negara dalam membuat panduan.

“Rapat antar instansi ini untuk mencari sebuah formula guidelines yang mengatur tentang tanggung jawab dan ganti rugi terjadinya pencemaran laut akibat kegiatan pengeboran minyak di lepas pantai,” kata Bobby.

Isu tentang perlunya satu aturan tentang tanggung jawab dan ganti rugi pencemaran laut akibat kegiatan pengeboran lepas pantai sebetulnya telah diwacanakan dalam sidang-sidang IMO sejak tahun 2010. Bahkan pada Sidang Legal Commitee (LEG) ke 101 pada 28 April hingga 2 Mei 2014 di London, pemerintah Indonesia kembali menyampaikan statement agenda usulan Indonesia mengenai Liability and Compensation Issues Connected with Transboundary Pollution Damage from Offshore Oil Exploration and Exploitation Activities. Statement tersebut intinya berisi tentang ungkapan kekecewaan terhadap perkembangan usulan Pemerintah Indonesia terkait hal itu yang telah disampaikan sejak tahun 2010.

“Upaya mewujudkan satu panduan yang disepakati dan menjadi acuan secara internasional seperti tentang penanggulangan dan ganti rugi pencemaran laut akibat aktivitas pengeboran lepas pantai memang memakan waktu yang panjang. Meskipun demikian, saat ini sudah ada beberapa negara anggota IMO yang setuju dengan gagasan pemerintah Indonesia ini,” ujarnya.

Panduan tesebut sangat penting sebagai satu acuan hukum bilamana terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam kegiatan pengeboran minyak yang berakibat kepada pencemaran laut. Perlunya panduan juga terkait pengalaman Indonesia dalam menangai kasus pencemaran laut Timor oleh kilang minyak Montara yang sudah memakan waktu sekitar lima tahun dan belum ada tanda-tanda selesai. Permasalahan utama berlarut-larutnya penyelesaian kasus Montara adalah karena tidak ada satu aturan yang menjadi acuan dan yang disepakati bersama.

Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Inggris Raya dan Republik Irlandia, serta Perwakilan Tetap Pemerintah Indonesia pada IMO, Teuku Mohammad Hamzah Thayeb pada kesempatan itu mengatakan, rapat antar intansi pemerintah itu sebagai langkah awal dalam upaya pemerintah Indonesia menghasilkan sebuah peraturan internasional yang bisa menjawab persoalan penanggulangan dan ganti rugi bila terjadi pencemaran di laut lepas sebagai akibat pengeboran minyak.

“Intinya pertemuan ini untuk menghasilkan satu persepsi yang sama diantara kita terkait persoalan itu. Sehingga ketika nanti kita usulkan dalam sidang IMO, sudah tidak ada persoalan di dalam negeri terkait isi usulan peraturan tersebut,” kata Hamzah Thayeb. (aliy)