Angkasa Pura 2

Tommy: STTD Siap Penuhi Kebutuhan 15.000 Tenaga Ahli Transportasi Darat

SDMKamis, 21 Agustus 2014
IMG_20140820_180221_edit_edit_edit

JAKARTA (beritatrans.com) – Badan Pengembangan SDM Perhubungan (BSDMP) Kementerian Perhubungan mendapatkan persetujuan untuk melahirkan 30 tenaga ahli transportasi darat untuk kebutuhan setiap kabupaten dan kota di tanah air.

“Kalau kita kalkulasi dengan jumlah 500 kabupaten/kota di tanah air, maka dibutuhkan sekitar 15.000 tenaga ahli bidang transportasi darat,” jelas Kepala BPSDMP Wahyu Satrio Utomo kepada beritatrans.com, Rabu (20/8/2014) malam.

Pejabat yang akrab dipanggil dengan nama Pak Tommy itu mengemukakan persetujuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut datang dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi menyetujui pola pembibitan itu melalui surat tertanggal 21 April 2014, yang ditujukan kepada Menteri Perhubungan dan ditembuskan ke Menteri Keuangan serta Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Dalam surat tersebut disebutkan, Menteri PAN-RB menyetujui pola pembibitan SDM putra/putri daerah dalam sistem penerimaan taruna/taruni STTD mengikuti pola seleksi TKD dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT). Penetapan pola kelulusan peserta seleksi berdasarkan nilai ambang batas (passing grade) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PAN-RB No. 35 Tahun 2013.

POLA PEMBIBITAN
Kebutuhan tenaga kerja tersebut sangat besar mengingat pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor, bertambahnya panjang jalan, begitu dinamisnya masalah-masalah yang berkembang antara lain berkaitan dengan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Model yang dipakai untuk merekrut calon taruna untuk dididik untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan mengadakan memorandum saling kesepahaman (MoU) dengan pemerintah daerah (pemda) karena berkaitan dengan status calon taruna. Model ini lazim disebut sebagai pola pembibitan.

“Pemda-pemda yang merekrut, lalu nanti kami seleksi. Setelah itu, calon taruna menjadi CPNS, yang digaji oleh pemda dan seluruh biaya pendidikan ditanggung oleh pemda, Status mereka diharapkan. CPNS golongan IIA. Nanti lulus dari pendidika, mereka akan mendapat golongan IIIA,” ujarnya.

Kalau dalam rekrutmen ternyata calon taruna dari daerah setempat tidak memenuhi alokasi, maka ditawarkan kepada pemda untuk merekrut calon taruna reguler atau bukan dari pola pembibitan.”Untuk taruna reguler yang tak terserap oleh mekanisme perekrutan CPNS melalui pola pembibitan, maka kami tetap tawarkan kepada pemda lain yang membutuhkan,” jelasnya.

Untuk lembaga yang akan mendidik kebutuhan SDM tersebut, Tommy mengutarakan diserahkan mendatnya kepada Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD). Hanya saja, STTD tidak mungkin memenuhi kebutuhan itu secara keseluruhan karena keterbatasan kapasitas.

“Karena itu, kami akan sebar pendidikannya di sekolah lain milik BPSDM, antara lain di Tegal. Hanya saja, rekrutmen, proses pendidikan serta kelulusannya tetap ditangani oleh STTD,” ungkap mantan Sekretaris BPSDMP tersebut.

Proses rekrutmen melalui pola pembibitan itu, dia menuturkan sudah dimulai pada seleksi penerimaan calon taruna tahun ini. “Kami akan terus bekerja agar seluruh Taruna dan perwira lulusan STTD dan lembaga pendidikan lain dalam bidang transportasi darat, tetap terserap oleh dunia kerja, terutama sebagai pegawai pemerintah,” cetusnya. (awe).

loading...