Angkasa Pura 2

APBN 2015 Tak Alokasikan Danai Proyek Infrastruktur Besar

KoridorJumat, 22 Agustus 2014
IMG_20140722_072143_edit

JAKARTA (beritatrans.com) – Pemerintah mendatang harus melakukan penghematan anggaran serta menggenjot penerimaan negara terutama dari pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Jika tidak, pemerintah hanya akan mempunyai ruang fiskal atau fiscal space sekitar Rp170 triliun sampai Rp200 triliun.

“Jumlah itu hanya cukup untuk biaya perawatan jalan di  Indonesia. Tak ada dana investasi apalagi membangun proyek infrastruktur yang besar,” ujar mantan  Sesmeneg BUMN Said Didu di Jakarta, Kamis (21/8).

Dari nota RAPBN yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tanggal 15 Agustus lalu, diketahui total APBN  tahun depan mencapai Rp1.760 trilun lebih. Tapi, belanja negara diproyeksikan mencapai diatas Rp200 triliun. Artinya, ada defisit anggaran sampai Rp257 triliun lebih.

“Darimana kebutuhan belanja itu akan ditutup, kalau bukan dengan menaikkan peneirmaan pajak atau hutang luar negeri,” cetus Said.

Sesuai rencana pemerintah dalam RAPBN kemarin diketahui, space fiskal pemerintah mendatang sangat kecil dan potensi defisit justru makin melebar.

“Yang pasti 20% APBN untuk anggaran pendidikan, ada Rp640 triliun dana transfer ke daerah, kemudian subsidi energi baik bahan bakar minyak (BBM) dan listrik sampai Rp340 triliun. Kemduian untuk belanja rutin pegawai pusat serta setoran utang luar negeri diaats Rp500 triliun. Alokasi anggaran tersebut belum memperhitungkan kalau terjadi bencana alam, subsidi energi yang membengkak dan lainnya,” kritik Said.

Sementara, biaya perawatan jalan seperti jalur pantura Jawa dan jalan lintas timur sumatera setiap tahun butuh sampai triliun rupiah. Potensi terjadi penambahan alokasi subsidi energi sagat besar, karena harga minyak dunia serta permintaan konsumsi BBM serta listrik di dalam negeri sangat tinggi.

“Jika tidak ekstra hati-hati dan melakukan   penghematan serta menggenjot penerimaan pajak, maka negara akan kehabisan dana. Dana yang tersisa sangat kecil bahkan hanya cukup untuk perawatan infrastruktur jalan nasional saja,” kilah Said.

Mantan Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII) itu menambahkan,  wajib hukumnya bagi pemerintahan mendatang menekan korupsi dan potensi kebocoran uang negara di semua lini. Saat ini, perang melawang korupsi oleh KPK dan komponen masyarakat lainnya harus didukung dan dtingatkan.

“Kalau benar kebocoran anggaran sampai 30% seperti disampaikan ekonom UI Soemitro Djojohadikusumo dulu maka sangat menakutkan. Artinya banyak uang negara hilang sia-sia dan hanya dinikmati oleh segelinir oknum saja,” papar Said.

Sementara, target  penerimaan pajak sebesar Rp1.300 trliun masih bisa ditingatkan lagi. Banyak potensi untuk menambah penerimaan pajak, dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi pajak.

“Masih banyak wajib pajak yang belum tertagih  atau belum tercatat sebagai wajib pajak baru.  Pajak perkebunan,  masih bisa dioptimalkan. Sebelumnya pajak pertambangan juga bisa digenjot. Yang pasti, kebocoran dan korupsi di sektor pajak harus dihentikan agar penerimaan negara bisa lebih besar lagi,” tegas Said. (helmi)

loading...