JAKARTA (beritatrans) - Kekurangan bahan bakar minyak (BBM) subsidi di Indonesia tak bisa dihindari. Dengan penambahan kendaraan baik mobil atau sepeda motor saat ini tentu akan memicu kenaikan konsumsi BBM."Kebutuhan riil BBM subsidi tahun 2014 itu 50 juta KL. Sementara APBN 2014 menyetujui 48 juta KL dan dikurangi lagi menjadi 46 juta KL dalam APBN P 2014," ujar Ketua Hiswana Migas Eri Purnomo Adhi pada beritatrans.com di Jakarta, Selasa (26/8/2014).Dalam kondisi tersebut, lanjut dia, kalau sekarang Pertamina mengurangi pasokan BBM subsidi ke SPBU jelas semakin kurang. "Tapi yang paling aneh jika orang kaya yang protes dan antre BBM di SPBU. Mereka tak berhak atas subsidi itu," jelas Eri.Kalau dibandingkan dengan konsumsi BBM nasional sebesar 1,4 juta barel per hari, sedang produksi minyak nasional hanya 850 ribu barel per hari. "Praktis Indonesia harus impor dan itu menguras devisa. Parahnya lagi, BBM impor disubsidi dan dijual murah ke rakyat. Artinya, BBM hanya habis dibakar di jalan, sia-sia kan," katanya.Rakyat Indonesia harus sadar negeri ini tidak kaya migas. Kita harus impor dan seharusnya tidak dijual murah. "Hanya rakyat miskin yang disubsidi, bukan pemilik mobil," aku Eri.Untuk menekan distorsi dan hindari kebocoran subsidi rakyat, perlu dipikirkan mencabut subsidi untuk BBM. "Selanjutnya, subsidi diberikan kepada orang miskin, bukan komoditas BBM seperti sekarang. Rawan kebocoran dan tidak produktif," papar Eri.Ke depan tak perlu subsidi, dan dana Rp350 triliun dialihkan untuk orang miskin, kesehatan, membangun infrastrukur dan lainnya. "Rakyat banyak terutama yang miskin menikmati, membuka lapangan kerja baru dan pemerintah dan DPR tak sibuk setiap tahun urusi subsidi BBM dan listrik. Menguras energi tapi tidak produktif," ujar Eri.(helmi)