Bobby: Tol Laut Harus Didukung Politik Anggaran dan Pertumbuhan Sentra Industri

  • Oleh :

Rabu, 27/Agu/2014 11:39 WIB


JAKARTA (beritatrans.com) Program Tol Laut yang sering dikatakan oleh pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Wiodo Jusuf Kalla (Jokowi-JK) harus didukung oleh politik anggaran yang berpihak kepada sektor maritim, khususnya transportasi laut. Tanpa ada keberpihakan dari politik anggaran, maka program yang ideal tersebut tidak akan berdampak seperti yang diharapakan Jokowi-JK.Tol laut juga harus didukung oleh pertumbuhan industri dan perkembangan ekonomi daerah, sehingga perusahaan swasta pun tertarik untuk berinvestasi di tol laut, kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Capt. Bobby R Mamahit kepada beriatrans.com di Jakarta, Rabu (27/8/2014).Bobby mengatakan, Kementerian Perhubungan sebetulnya sudah sejak lama membangun konektivitas jaringan transportasi laut di seluruh wilayah nusantara. Bahkan melalui kapal penumpang PT Pelni, kapal penyeberangan PT ASDP Indonesia Ferry, dan kapal-kapal perintis milik Kementerian Perhubungan sendiri telah lama melayani pulau-pulau nusantara. Kementerian Perhubungan juga terus melakukan pembangunan dan pengembangan pelabuhan-pelabuhan di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di wilayah timur Indonesia.Saat ini, setidaknya ada sekitar enam pelabuhan di wilayah timur Indonesia sedang dan akan dikembangkan.Menurut Bobby, bila program tol laut itu seluruhnya dibebankan kepada pemerintah, maka diperlukan dana yang sangat besar, terutama untuk penyediaan pelabuhan dan armada kapal. "Makanya perlu dukungan juga dari para pengusaha dan pemerintah derah," kata Bobby.Menurut Bobby, agar pengusaha swasta berminat investasi di bidang perkapalan, maka harus digenjot pertumbuhan industri dan ekonomi daerah. Pasalnya, perusahaan swasta tidak mungkin mau melayani daerah yang industri dan ekonominya belum tumbuh."Kan harus ada barang yang diangkut dari daerah yang dilayaninya. Kalau tidak ada, kapal-kapal swasta tidak mau datang. Kalau pun mau, mereka akan menerapkan tarif angkutan yang sangat mahal," ujarnya.IMG_00000170Senada dengan Bobby, Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Harry Budiarto Soewarto mengatakan, pemerintah pusat harus lebih berpihak kepada sektor maritim, termasuk sektor angkutannya. "Tanpa ada politik anggaran dari pemerintah pusat yang berpihak kepada sektor maritim, maka tol laut hanya akan jadi ide dan keinginan saja," kata Harry. Menurut Harry, pemerintah daerah juga harus mulai mengambil peran dengan cara berusaha menumbuhkan industri dan ekonomi daerahnya. Selain itu, pemerintah daerah juga harus bertanggungjawab untuk membangun dan mengembangkan angkutan laut di wilayahnya masing-masing. (aliy/aw)