Angkasa Pura 2

Pertamina “Tak Boleh” Batasi Konsumen Beli BBM Subsidi

KoridorRabu, 27 Agustus 2014
BBM Subsidi

JAKARTA (beritatrans.com) – Pemerintah mempunyai kewenangan hanya membatasi supply bahan bakar minyak (BBM) dari Pertamina ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Tetapi tidak memiliki dasar hukum untuk membatasi atau melarang konsumen (masyarakat) membeli BBM bersubsidi kecuali untuk angkutan pertambangan dan perkebunan sesuai Permen ESDM No.12 tahun 2012.

Saat ini, beberapa operator SPBU di Jakarta dan sekitarnya  melakukan pembatasan pembelian BBM yaitu maksimal Rp10.000 untuk sepeda motor dan Rp100.000 untuk mobil. Kebijakan itulah yang kini mengundang pro dan kontra.

“Pemerintah boleh mengatur pasokan BBM bersubsidi. Sepanjang masyarakat membeli dalam jumlah yang wajar (sesuai besarnya tanki BBM sepeda motor atau mobil roda 4 atau lebih) maka pemerintah tidak bisa melarang hal tersebut,” ujar pengamat energi Sofyano Zakaria kepada beritatrans di Jakarta, Rabu (27/8/2014).

Dikatakan, Pemerintah dan atau BPH Migas harusnya mengeluarkan surat atau keputusan yang tegas dan jelas kepada Pertamina agar BUMN itu mengurangi pasokan BBM bersubsidi kepada SPBU. Tanpa adanya surat BPH Migas dan atau Menteri ESDM, Pertamina berpotensi bisa digugat masyarakat ketika Pertamina melakukan pengurangan (pemotongan) pasokan bbm subsidi ke SPBU.

Menurutnya, Pertamina tidak bisa disalahkan terkait kebijakan yang dilakukannya dengan melakukan pengurangan pasokan BBM subsidi ke SPBU. Karena ini mengacu kepada surat BPH Migas berkaitan dengan pengendalian BBM subsidi.

“Tetapi Pertamina dan atau Pemerintah harus memiliki dasar hukum, ketika melakukan¬† pembatasan¬† jumlah pembelian BBM untuk kendaraan bermotor,” ujar Sofyano. (helmi)