Angkasa Pura 2

Ditjen Hubla – Pemerintah Amerika Serikat Tingkatkan Profesionalitas Petugas KPLP

DermagaKamis, 28 Agustus 2014
Kapal Coast Guard

JAKARTA (beritatrans.com) – Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut bekerjasama dengan pemerintah Amerika Serikat bekerjasama untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalitas para petugas Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP). Salah satunya dengan memberikan bantuan peralatan penegakan hukum laut (maritime law enforcement) dan pelatihan peningkatan capacity building petugas KPLP.

Penyerahan peralatan penegakan hukum laut dilakukan oleh Acting Deputy Chief of Mission of The United State Embassy in Jakarta, Robert Riley kepada Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (Dir KPLP) Tri Yuswoyo yang mewakili Direktur Jenderal Perhubungan Laut Capt. Bobby R Mamahit di Ruang Sriwijaya Gedung Karsa Lantai 4 Kementerian Perhubungan Jakarta, Kamis (28/8/2014).

Peralatan tersebut akan dikirimkan secara langsung ke Pangkalan PLP Tanjung Priok dengan biaya sepenuhnya dari pihak pemerintah Amerika Serikat. Sedangkan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut selaku pihak penerima memiliki beberapa kewajiban diantaranya membayar biaya transportasi dalam negeri untuk memindahkan dan memasang peralatan sampai dengan di lokasi.

Bantuan lainnya yaitu pelatihan peningkatan kemampuan para petugas patroli akan dilakukan oleh US Coast Guard dalam waktu dekat ini. Selain itu, US Coast Guard juga akan melatih para instruktur penegakkan hukum maritim KPLP.

“Melalui pelatihan ini diharapkan para calon instruktur dapat melatih para petugas patroli KPLP secara mandiri. Sehingga kemampuan dan profesionalitas petugas KPLP semakin meningkat,” kata Tri Yuswoyo.

Program bantuan dari Pemerintah Amerika Serikat seperti ini merupakan kedua kalinya dilakukan. Pada bulan April 2012, Ditjen Hubla juga pernah menerima bantuan dari Pemerintah Amerika Serikat yaitu berupa Personal Radiation Detectors untuk sekitar 37 pelabuhan di Indonesia.

“Hal ini menunjukkan bahwa hubungan kerjasama antara Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Indonesia di bidang penegakkan hukum maritim semakin kuat dalam forum bilateral maupun multilateral,” kata Tri Yuswoyo.

Tri Yuswoyo berharap, program bantuan ini dapat meningkatkan kemampuan petugas KPLP yang bertugas di atas kapal partoli yang tersebar di 5 Pangkalan PLP dan ratusan pelabuhan di seluruh Indonesia. Para petugas tersebut membawa misi KPLP yaitu menciptakan transportasi maritim yang aman dan selamat sesuai dengan mandat yang tertuang dalam UU Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008. (leny)

loading...
  • Endang Sugandi

    Dengan adanya uu kelautan no 32 th 2014 berarti uu pelayaran th 2008 pasal ttg coast guard ganti. Bakamla jadicoasrguàrd terus yg lain seperti. Polair,kplp, kelautan dll,13 instansi.dibubarkan atau disatukan dibawsh satu ko mando bakamla..pendapat saya harus disatukan semua kapal dan aalutsistanya, sdmnya diseleksi dg kriteria tertentu sesuai sarat2 dan kebutuhan.coast guard indonesia. Salam mantan kplp.