Angkasa Pura 2

LIPI: Kementerian “Jokowi” Harus Ramping dan Optimal

SDMSenin, 1 September 2014
IMG_20140812_135012_edit

JAKARTA (beritratrans)–Pengamat politik dan peneliti LIPI Dr.Siti Zuhro meminta Presiden dan Wakil Presiden Indonesia terpilih Jokowi-JK memilih sosok yang tepat menjadi menteri yang akan membantu kerjanya dalam lima tahun mendatang. Mereka bisa dari kalangan profesinal baik dari parpol atau nonparpol. “Semua harus profesional di bidangnya, dan siap bekerja all out untuk Indonesia yang lebh baik. Oleh karena itu, kementerian harus raming tapi kinerja optimal,” katanya menjawab beritatrans di Jakarta, Minggu (31/8).
Dikatakan, residen dan waki residen bukan superman. Tidak semua bidang dikuasai dan bisa dikerjakan sendiri. Keberhasilan presiden juga harus didukung team yang kuat dan solid sehingga mampu mewujudkan visi misi dia serta janji-janji mereka saat kampan Pilpres tahun 2014. “Jika Jokowi-JK sampai salah memilih menteri, alamat kinerjanya tak akan bagus. Bukan tidak mungkin akan gagal atau paling tidak jalan di tempat. Itulah yang tidak diinginkan oleh rakyat Indonesia,” kata Zuhro.
Selain membentuk kabinet yang profesional, papar Zuhro, sebaiknya Jokwi-JK juga menyederhanakan kementerian dan lembaga pemerintah yang ada sekarang. Kabinet mendatang lebih baik ramping, tapi profesional sehingga bisa bekerja cepat dan tepat. “Lebih baik sedikit kementerian atau lembaga tapi kerjanya bagus dan mencakup bidang yang luas. Kementerian yang kurang fungsional dan tidak bekerja efektif dan efisien, sebaiknya digabung atau dimerger saja,” tandas dia.
Ada sejumlah kementerian yang layak dimerger, seperti Kementerian Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) ke dalam Kementerian Dalam Negeri. BKKBN digabungkan ke dalam Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Perindustri dan Perdagangan menjadi satu lembaga dan lainnya. “Saya kira, ada baiknya kementerian dan lembaga dimerger, tapi kinerjanya ditingkatkan. Dengan begitu, akan bisa memberikan manfaatkan lebih besar kepada rakyat,” papar Zuhro.
Sejak tahun 2001 atau di era otonomi daerah (otoda) sebagian ebsar wewenang dan tugas lembaga negara dideegasikan ke daerah. Kecuai hanya 5-6 kementerian saja yang masih tetap ditangani pemerintah pusat. “Kebijakan daro otoda tersebt, harus diimplikasikan oada perampingan lembaga dan kementerian di tingkat pusat juga ramping. Dengan begitu, diyakini kinerja mereka akan lebih efektif dan optial,” terang Zuhro.
Satu hal yang perlu dicermati bersama, sistem keuangan dan transparansi kementerian dan lembaga negara yang ada sekarang sangat riskan penyelewengan. Dari laporan BPK dan BPKP setiap tahun ini, banyak lembaga negara yang mendapatkan laporan buruk. Sementara, mereka mendapat alokassi dana APBN yang besar. “Ke depan, akan lebih baik jika lembaga negara ramping, efisiensi tinggi, transparan sehingga peluang terjadinya korupsi sangat kecil,” tegas staf pengajar Universitas Muhammadiyah Jakarta itu.*helmi

loading...