Angkasa Pura 2

Pembangunan Infrastruktur Harus Terus “Dikawal” DPR

KoridorSenin, 1 September 2014
36jalan SBY

JAKARTA (beritatrans)–Akademisi dan pengamat politik Prof.Dr.Tjipta Lesmana mememinta politis Partai Golkar Bambang Soesatyo tetap konsisten memperjuangan nasib rakyat, menjadi kontrol pemerintah yang kritis dan peka terhadap dinamika yang berkembang di masyarakat. Banyak insfrastruktur seperti jalan, jembatan, bandara, pelabuhan bahkan sekolah-sekolah yang kondisinya buruk dan memprihatikan. Sementara, anggaran negara untuk infrastruktur terus bertambah. Ini yang harus terus diawasi dan diefektifkan.
“Selama ini, Bamsoet, selalu tampil menjadi vokalis DPR yag konsisten. Semua masalah di masyarakat tak lepas dari kritik beliau meski dia di Komisi III DPR yang mengurusi masalah hukum. Tugas itu yang harus tetap dijalankan di masa mendatang oleh anggota DPR bukan hanya seorang Bamsoet,” kata Tjipta di Jakarta, Minggu (31/8).
Masih banyak masalah proyek di masyarakat yang harus dikawal dan dikiritisi dari lembaga DPR. Kinerja pemerintah harus tetap berjalan di track yang benar sesuai konstitusi. “Mulai masalah hukum, politik, sosial, budaya dan lainnya. Yang paling dirasakan masyarakat adalah masih banyak infrastruktur seperti jalan, jembatan, bandara, pelabuhan dan lainnya yang belum dibangun secara baik dan benar. Akibatnya, beban logistik menjadi lambat dana mahal. Semua itu harus ditanggung rakyat banyak,” jelas Tjpta lagi.
Oleh karena itu, lanjut dia, bagaimana pemanafaatan dana APBN dan APBD itu bisa efektif terutama di bidang infrastruktur bisa berjalan efetif. Faktanya, masih banyak jalan-jalan rusak, jembatan belum dibangun dan lainnya. Banyak pula sekolah rusak, puskesmas kondisinya sudah memprihatikan. “Semua itu harus tetap dikritisi dan diaasi, agar pemerintah benar-benar berjalan efektif. Masalahnya sekarang, masih akan tetap kritis seperti dulu atau tidak Baseot ke depan? Kita tunggu saja,” tandas Tjipta.
Dengan latar belakang Bamsoet sebagap pengusaha, politisi bahkan wartawan dan penulis yang produktif, dia mempunyai jaringan dan sumber informasi yang luas. Banyak data dan fakta dia miliki dan disertai kemampuan analitis yang bagus, tak ada masalah kehidupan bangsa ini yang luput dari pengamatan seorag Bamsoet. “Semua tu bagus dan harus tetap dipertahankan. Rakyat butuh wakil yang kritis, mempunyai kepedulian yang kuat serta wawasan ke depan. Itu yang kita harapkan jika ingin mempercepat pembangunan termasuk di sektor infrastruktur,” papar Guru Besar Universitas Pelita Harapan itu.
Sementara, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengemukakan, supremasi hukum masih di bawah politik. Karena itu, pemberantasan tindak pidana korupsi belum berjalan optimal. “Soal pemberantasan korupsi, kita tidak berhasil meletakkan supremasi hukum di atas supremasi politik. Penegakan hukum untuk kita bernegara dan berbangsa belum efektif,” kata dia.
Zuhro berharap, pemberantasan korupsi pada pemerintahan yang akan datang semakin baik. “Upaya pemberantasan korupsi yang cukup baik saat ini mesti jadi pemantik bagi pemerintahan baru,” katanya. “Jangan justru pemerintahan baru tertumpuk pada tiang yang sama. Harus ada pencegahan korupsi.”
Faktor kepemimpinan nasional merupakan kunci keberhasilan pembangunan. “Peran pemimpin nasional menjadi penting demi menciptakan pembangunan yang maksimal,” tegas Zuhro.(helmi)

loading...