JAKARTA (beritatrans.com) - Asosiasi Pemilik Kapal Nasional Indonesia (INSA) sejak tahun 2010 melalui rapat kerja (raker) sudah memutuskan untuk mengusulkan penghapusan BBM bersubsidi bagi kapal anggota INSA. Kecuali kapal ASDP yang tarifnya diatur negara, pelra, dan kapal perintis. "Dengan kata lain, INSA setuju terhadap rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, bahkan menghilangkan subsidi bahan bakar," ungkap Presiden INSA Carmelita Hartoto kepada beritatrans.com, Sabtu (6/9/2014).Tetapi, dia mengingatkan dana penghematan dari penghapusan BBM bersubsidi agar dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan program pembangunan lain. Ini agar ekonomi nasional tetap bisa bergerak dan masyarakat semakin produktif.Dana dari penghematan atas penghapusan subsidi BBM itu, perempuan yang akrab dipanggil Meme itu menuturkan diharapkan bisa dialihkan untuk pembenahan infrastruktur transportasi. Dia mengutarakan kebutuhan pembenahan infrastruktur transportasi sudah sangat mendesak, Terutama infrastruktur transportasi laut. Indikatornya sudah jelas, kondisi pelabuhan masih memprihatinkan, sementara tarif di pelabuhan makin melambung tinggi.Pemerintah juga perlu mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM Bersubsidi terhadap inflasi. Lonjakan inflasi tentu akan memukul masyarakat kalangan kurang mampu sehingga ini juga akan menjadi beban bagi APBN. "Jadi, jangan sampai pos subsidi BBM dihapus di APBN, tetapi beban di pos lainnya membengkak," tegasnya. (awe).