Angkasa Pura 2

Minim Infrastruktur, Pembangunan Daerah Lambat

KoridorMinggu, 7 September 2014
jalan-rusak

JAKARTA (beritatrans.com)—Pusat Studi Kebijakan Publik Indonesia (PUSKEPI) mencatat permasalahan mendasar di daerah hingga kini adalah keterbatasan infrastruktur di daerah yang memiliki dampak luas terhadap pembangunan daerah mulai dari pengembangan ekonomi lokal, pelayanan masyarakat, peningkatan sumber daya manusia (SDM), investasi, dan masalah lainnya.

Peranan strategis DPD perlu ditingkatkan untuk mendorong penyelesaian masalah mendasar yang selama ini dihadapi daerah. “Semangat pembangunan daerah yang berkelanjutan harus menjadi agenda utama DPD RI untuk terus diperjuangkan sampai di pusat. Saat ini kita butuh pemimpin yang tegas dan merakyat. Karakter ini dimiliki oleh Oesman Sapta,” kata Direktur Puskepi Sofyano Zakaria di Jakarta, Minggu (7/9).

Sofyano menyambut tekad Oesman Sapta untuk memaksimalkan peranan DPD guna mendorong percepatan pembangunan di daerah-daerah seluruh Indonesia. Apalagi, menurut dia, sinergi pemerintahan pusat dan daerah harus terus ditingkatkan, terutama dalam merealisasikan pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

“DPD berperan penting mendorong percepatan pembangunan di daerah-daerah seluruh Indonesia, termasuk mengajak kepada seluruh pimpinan daerah, termasuk kalangan swasta,” kata pengamat energi ini.

PUSKEPI menilai, program pembangunan yang selama ini dilakukan dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang dijalankan pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) perlu dievaluasi kembali sehingga ke depan dapat lebih dimaksimalkan.

Rencana induk (masterplan) ini sifatnya sektoral yang melibatkan enam koridor dengan para gubernur dan menteri memimpin masing-masing koridor. Ke depan, kata dia, faktor terbesar yang dihadapi pembangunan berupa buruknya kualitas pembangunan infrastruktur khususnya di daerah harus dapat diatasi.

Berbagai upaya untuk mengatasi kondisi tersebut terus dilakukan. Salah satunya adalah dengan akselerasi pembangunan infrastruktur daerah guna mengejar ketertinggalan daerah dengan pusat dan daerah yang tertinggal dengan daerah lain.

“Oleh karena itu, diperlukan pemimpin lembaga tinggi negara seperti DPD RI yang berpengalaman, tegas dan merakyat dan yang terpenting bisa diterima segala pihak sehingga dukungan terhadap Pembangunan daerah dapat benar benar diwujudkan , bukannya sekedar rencana atau wacana. Ini diperlukan peran maksimal dari DPD, ” papar Sofyano.

Dan juga diperlukan perubahan paradigma hubungan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta agar berperan bersama-sama dalam pembangunan. Sebab kenyataannya, di dalam perjalanan otonomi daerah, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu hambatan besar,” tegas Sofyano.(helmi)

Terbaru
Terpopuler
Terkomentari