Angkasa Pura 2

Krisis Energi, Percepat Konversi BBG di Sektor Transportasi

KoridorSenin, 8 September 2014
isi BBG

JAKARTA (beritatrans.com)–Indonesia menghadapi ancaman krisis energi yang serius. Produksi minyak dan gas (migas) turun. Di sisi lain, konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri justru naik signifikan. Sementara, proses diversifikasi energi di Indonesia belum jalan optimal. Termasuk proses konversi dari BBM ke bahan bakar gas (BBG) khususnya di sektor transportasi masih sangat lambat.

“Krisis energi ini harus segera dicarikan solusinya. Misalnya, dengan mempercepat proses konversi dari BBM ke BBG untuk transportasi. Caranya dengan memperkuat pembangunan infrastruktur BBG di Tanah Air. BBG lebih murah dan bersih. Oleh karenanya, perlu ada alternatif jika BBM subsidi akan dikurangi,” ujar Pusat Studi Kebijakan Publik Indonesia (Puskepi) Sofyano Zakaria di Jakarta, Senin (8/9).

Ancaman krisis energi terus membayangi pembangunan ekonomi Indonesia menjadi pekerjaan rumah (PR) terbesar yang harus diatasi bersama-sama. “Pembangunan infrastruktur energi dan pemanfaatan energi baru terbarukan yang ada di daerah menjadi solusi mengatasi krisis energi dan perekonomian negara,” kata dia.

Oleh karena itu, Sofyano Zakaria menilai, keberadaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI sangat strategis untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur energi berbasis daerah, sekaligus memperbesar pemanfaatan sumber energi terbarukan, menggantikan energi fosil yang makin mahal dan terbatas.

Dikatakan, perlu penguatan lembaga negara baik DPR atau DPD. Selama ini, DPD masih dipandang sebelah mata. Padahal, mereka mempunyai peran dan fungsi strategis untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah termasuk di infratruktur energi. “Perlu memperbanyak SBPG sehingga rakyat mau beralih dari BBM ke BBG. Paling tidak, kendaraan yang sudah dikonversi ke BBG tidak kembali menggunakan BBM “subsidi” yang menguras dana APBN,” papar Sofyano.

Melalui DPD RI, papar Puskepi, percepatan pembangunan infrastruktur energi di berbagai daerah akan bisa terus diperjuangkan. Saat ini kita butuh pemimpin DPD RI yang tegas dan merakyat. Karakter ini dimiliki oleh Oesman Sapta Odang,” tandas Sofyano.

Calon anggota DPD RI terpilih daerah Kalimantan Barat, Oesman Sapta Odang, saat ini dinilai menjadi sosok yang tepat untuk memimpin DPD RI Periode 2014-2019. Pengalaman Oesman Sapta terbilang lengkap dari sisi politik, ekonomi dan sosial kemasyarakatan.

“Oesman Sapta diyakini mampu memperjuangkan percepatan pembangunan daerah termasuk membangun infrastruktur di bidang transportasi seperti SPBG dan lainnya. Dengan begitu, rakyat akan mau beralih menggunakan BBG sehingga bisa menekan beban subsidi di APBN,” terang Sofyano.
Pengalaman di lembaga legislasi, Oesman Sapta pernah menjabat Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Utusan Daerah. Oesman Sapta juga pernah menjadi Ketua Partai Persatuan Daerah (PPD) dan merupakan salah satu tokoh di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).

“Pengalaman panjang dan perjuangan-perjuangan membela kepentingan daerah yang dilakukan Oesman Sapta, telah diketahui masyarakat. Kemampuan kepemimpinan Oesman Sapta dan peranan DPD diharapkan mampu mewujudkan pembangunan infrastruktur energi berbasis daerah,” tambah pengamat energi tersebut.(helmi)