JAKARTA (beritatrans.com)--Kementerian Perhubungan, Kementerian Kehutanan serta pemangku kepentingan lain perlu duduk bersama untuk mencarikan solusi jitu guna mengatasi kekurangan bahan baku kayu untuk pembuatan kapal-kapal kayu Pelayaran Rakyat (Pelra) di Tanah Air. Kapal tersebut merupakan ujung tombak distribusi barang dan jasa di daerah terpencil. "Bukan hanya komoditas perdagangan atau sembako yang diangkut kapal pelayaran rakyat (pelra). Logistik pemerintah seperti untuk pemilu, pemilukada di daerah tertentu hanya bisa didsitribusikan dengan kapal-kapal Pelra. Sementara, pengusaha Pelra sekarang kesulitan untuk membangun kapal baru karena makin langkanya bahan baku kayu," kata Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub RI Capt. Boby R.Mamahit di Jakarta, Minggu (21/9).Pengadaan kayu yang merupakan bahan baku utama untuk pengadaan dan peremajaan armada pelayaran rakyat masuk dalam persoalan industri. Untuk itu diperlukan pemecahan masalah pengadaan kayu yang selama ini menyulitkan para pengusaha pelayaran rakyat. Harus ada solusi, kayu yang dibuat itu harus kayu legal. Masalah alternatif jenis kayu dan sebagainya itu masuk industri, kata Bobby lagi.Saat ini, tak ada penambahan armada kapal kayu anggota Pelra. Padahal, peran dan fungsi mereka dalam distribusi barang dan jasa di masyarakat sangat vital. Untuk daerah tertentu seperti pedalaman Kalimantan, Riau termasuk Kepulauan Riau dan daerah Indonesia timur masih mengandalkan kapal Pelra. "Bukan hanya sembako atau kebutuhan rakyat lainnya. Tapi, barang-barang milik pemerintah juga mengandalkan kapal Pelra. Kalau kapal Pelra makin menyusut sedang kebutuhan makin tinggi akan repot juga kita," aku Bobby.Sejak ada kebijakan pengetatan penebangan kayu serta pemberantasan ilegal logging di Tanah Air, proses pengadaan kapal-kapal kayu makin sulit. "Pengusaha Pelra bukan hanya kesulitan modal. Tapi juga tak ada bahan baku kayu untuk membuat kapal-kapal baru guna memperkuat armada mereka. Ibaratnya, sudah jatuh tertimoa tangga pula," andas Dirjen Perhubungan Laut lagi.Menurutnya, tentu akan ada persyaratan-persyarata sebagai standarisasi penggunaan kayu yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian sebagai pembina perindustrian. Karena ada standar industri, ada persyaratan-persyaratan dari Kementerian Perindustrian yang nanti akan membina mereka. Dari sisi Kemenhub, kami pengguna , dari sisi Kementerian Perindustrian dia pembina dari industri maritim, ucap Bobby."Keberadaan Pelra masih diperlukan mengingat kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari kepulauan. Sehingga aktivitas masyarakat di kepulauan terpencil di Indonesia juga dipengaruhi oleh industri pelayaran tersebut," tegas alumni AIP Jakarta itu.(helmi)