Angkasa Pura 2

Airport Tax Dipisah dari Tiket Merupakan Langkah Mundur Melayani Konsumen

BandaraRabu, 24 September 2014
Antrian-penumpang-di-Bandara-soetta-300x185

JAKARTA (beritatrans.com) – Langkah Garuda Indonesia memastikan tak mau memungut passenger service charge (PSC) atau airport tax dinilai sebagai langkah set back. Itu kebijakan mundur dan membuat pelayanan kepada penumpang makin lama. Kondisi ini bisa memicu antrean panjang dan masalah sosial lain bagi penumpang.

“Jelas makin lama dan ribet. Penumpang pesawat terbang yang biasa membeli tiket termasuk PSC, kini dipisahkan. Garuda Indonesia hanya menjual tiket tidak termasuk PSC,” kritik pengamat kebijakan publik Agus Pambagio di Jakarya, Rabu (24/9).

Seperti diketahui, PT Garuda Indonesia tidak akan melanjutkan kerja sama dengan PT Angkasa Pura (AP) I dan AP II serta UPT Bandara terkait PSC on ticket yang sudah dijalin sejak dua tahun silam dan akan berakhir tanggal 30 September 2014. Mulai 1 Oktober 2014, penumpang harus membayar PSC langsung ke bandara saat akan terbang atau proses boarding ke pesawat terbang.

Diakui Pambagio, sebenarnya tak ada alasan Garuda Indonesaia mengaku rugi karena banyak penumpang tak membayar PSC terutama penumpang transit dari luar negeri. “PSC itu kewajiban penumpang membayar karena telah menggunaka jasa jasa dan fasilitas bandara. Cuma selama ini penarikan PSC melalui maskapai dan disatukan dengan tiket. Seharusnya tak ada kerugian dari pihak Garuda Indonesia,” papar Pambagio.

Selain itu, kritik Pambagio lagi, fenomena tersebut mengindikasikan adanya kelemahan regulator yaitu Kemenhub dalam mengatur operator di industri penerbangan nasional tidak tegas. “Airline yang tidak segera menerapkan PSC in tiket tidak ada sanksinya. Jelas Garuda Indonesia merasa dizolimi. Manajemen AP sebagai pengusaha fasilitas terminal pasti menghitung semua biaya pelayanan seperti toilet, kursi, listrik dan lainya,” jelas dia.

“Kepada para penumpang tidak terkecuali yang transit dibandara harus membayar PSC itu. Ini semua harus diatur secara tegas oleh regulator dan pelaksanaannya mengunakan information technology (IT) supaya memudahkan penumpang dalam membayar dan seherdzana dalamproses boarding ke pesawat,” tandas Pambagio.

Sedangkan mantan Dirut AP II Edie Haryoto berkomentar singkat. “Ini kemunduran untuk pelayanan penumpang. Bahwa AP dirugikan itu iya karena pembayaran lebih lambat diterima. Kompensasinya, penumpang harus lebih senang, hubungan dengan airlines lebih baik, tidak usah membayar orang dan konter pemungutan PSC atau membayar colection fee ke airlines dan sebagainya.

Ditambahkan Edie Haryoto, sebetulnya ada satu lagi keuntungan AP jika disatukan. Penumpang merasa membayar tiket airlines, sehingga jika PSC naik tidak terasa oleh penumpang. “Kalau Garuda Indonesia sekarang mundur, saya yakin salah satunya karena tiket Garuda Indonesia menjadi terasa lebih mahal dibanding airlines lain karena termasuk PSC. Jadi memang harus serentak makanya perlu IATA dan Ditjen Perhubungan Udara sebagai regulator untuk terlibat dan ikut menyelesaikan masalah ini,” tegas Edie Haryoto.(helmi)

loading...