JAKARTA (beritatrans.com) Mengahadapi berlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, Badan Pengembangan Sumber Daya (BPSDM) Kementerian Perhubungan mendidik para profesional yang bekerja di bidang kepelabuhanan.Di Surabaya kami sudah melakukan pendidikan peningkatan profesionalitas para pekerja di pelabuhan. Tahap awal kami mendidik level manager. Selanjutnya kami akan mendidik para pekerja di lapangan, kata Ketua BPSDM Perhubungan Wahyu Satrio Utomo (Tommy) kepada beritatrans.com di Jakarta, Sabtu (27/9/2014).Tommy mengatakan, hingga saat ini masih banyak tenaga kerja atau operator di pelabuhan seperti tenaga telly, stepdooring, dan lain-lain mengandalkan tenaga kerja dari luar negeri. Padahal, kata dia, tenaga kerja di bidang itu semestinya bisa dikerjakan oleh tenaga kerja Indonesia sendiri. Tetapi memang para pekerja Indonesia yang bekerja di pelabuhan rata-rata tidak memiki sertifikasi keahlian. Padahal kemampuan mereka tidak kalah jika dibandingkan dengan tenaga asing, ujar Tommy.Ketiadaan sertifikasi keahlian itulah yang menurut Tommy membuat tenaga kerja pelabuhan kita kalah bersaing. Sebab, sektor kepelabuhanan termasuk sektor yang penuh dengan aturan-aturan internasional, sehingga tenaga kerjanya pun harus memiliki standar-standar kompetensi tertentu yang dibuktikan dengan kepemilikan sertikat-sertifikat keahlian tertentu.Bahkan untuk tenaga kerja yang hanya mengurusi soal tali labuh saja harus memiliki standar kompetensi, katanya.Tommy menegaskan, sertifikasi keahlian sangat penting dimiliki oleh seluruh tenaga kerja kepelabuhanan. Apalagi bila mereka ingin bekerja di luar negeri, berarti mereka juga harus memiliki standar kompetensi internasional.Memang kalau hanya untuk bekerja di pelabuhan-pelabuhan di dalam negeri mereka cukup memiliki sertifikat keahlian lokal, tetapi sertifikasi standar internasional juga penting karena nantinya mereka bisa bekerja di pelabuhan-pelabuhan di luar negeri. Apalagi kalau Masyarakat Ekonomi ASEAN sudah berjalan, kata Tommy.Tommy mengakui, saat ini pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, seperti para Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), Asosiasi Pengusaha Bongkar Muat (APBM), dan lembaga-lembaga pendidikan di bawah binaan BPSDM Perhubungan seperti Sekolah Tinggi Ilmpu Pelayaran (STIP) Tanjung Priok. Kita juga melakukan koordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja dan lembaga sertifikasi Indonesia, ujarnya. (aliy)