JAKARTA (beritatrans.com) - Alokasi dana pendidikan 20% dari APBN dan APBD harus direalisasikan, karena itu amanat UU Sisdiknas. Kendati begitu, realitas di lapangan bisa berbeda-beda, sesuai kemampuan daerah. Khusus bagi sekolah kedinasan juga butuh kepedulian dan keberpihakan kementerian induknya untuk memberdayakan Badan Diklat atau Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) masing-masing."Pendidikan merupkan investasi jangka panjang. BPSDM yang menangani pendidikan di masing-masing kementerian juga harus mendapatkan alokasi dana minimal 20% DIPA-nya. Kualitas SDM satu kementerian, bergantung pada kemampuan BPSDM-nya dan semua itu butuh dukungan dana yang ada," ujar pakar pendidikan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Dr.Taufik Yudhi Mulyanto menjawab beritatrans.com di Jakarta, Sabtu (4/10).Menurutnya, sekolah kedinas tertentu seperti sekolah calon pilot dan sekaloh pelaut layak diperjuangkan dan dipenuhi kebutuhan dananya. Indonesia membutuhkan banyak tenaga pilot, nakhoda serta teknisi dalam jumlah besar. "Selama ini, mereka dipenuhi STPI untuk pilot dan STIP untuk pelaut. Sedang sekolah swasta kemampuannya masih sangat kecil," kata Taufik lagi.Dari sisi penganggaran lembaga seperti BPSDM Perhubungan perlu di-back up dari Kementerian Perhubungan sebagai institusi induknya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga perlu campur tangan, lembaga (Kemendikbud) itu yang bertanggung jawab di sektor pendidikan di Indonesia."Jika alokasi dana cukup, sekolah-sekolah dibawah BPSDM Perhubungan akan mampu mendidik dan menampung taruna atau mahasiswa yang lebih besar. Indonesia membutuhkan pilot dan nakhoda yang andal dalam jumlah besar. Kemenhub juga butuh tenaga instruktur yang andal sehingga mampu mengawal dan menegakkan regulasi guna menjamin keselamatan transportasi yang tinggi di Tanah Air," jelas mantan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta itu.Kalau faktanya sekolah-sekolah seperti STPI Curug, STIP Marunda, STTD Bekasi dan lainnya masih kekurangan dana kependidikan bisa mencari solusi pendanaan dari sumber-sumber lain yang legal dan tidak memberatkan APBN. "Bisa mencari beasiswa dari luar negeri, perusahaan swasta nasional dan lainnya terutama untuk taruna atau mahasiswa yang berprestasi kebetulan dari keluarga kurang mampu. Untuk taruna yang beprestasi layak dibantu dicarikan beasiswa. Dengan beasiswa itu, mereka tetap bisa menyelesaikan program pendidikan dan selanjutnya mengabdi untuk kepentingan bangsa dan negara," terang Taufik.Pengalaman di DKI Jakarta, sejak 10 tahun terakhir alokasi dana pendidikan mencapai 25% APBD. Kendati begitu, masih banyak beban dan tanggung jawab pendidikan yang belum terpenuhi. "Sekolah-sekolah swasta belum semua bisa dibiayai. Masih ada gendung sekolah rusak bahkan membahayakan keselamatan siswa yang belajar. Ini fakta yang memang harus terus dibenahi ke depan," aku praktisi pendidikan itu.Untuk mengatasi terjadi putus sekolah atau drop out (DO) bagi taruna berprestasi seperti di STPI, STIP dan STTD misalnya, bisa dengan subsidi silang antara taruna mampu dan mereka yang kurang mampu. "Bila perlu, bisa bekerja sama dengan Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemendibud untuk program beasiswa Bidik Misi. Taruna-taruni yang berprestasi dan kurang mampu secara ekonomi bisa diupayakan untuk memperoleh beasiswa Bidik Misi tersebut," urai Taufik lagi.Jika mau, tambah dia, tak ada masalah yang tak bisa diatasi termasuk mencari beasiswa itu. "Bisa bekerja sama lintas kementerian, misalnya antara Kemendikbud dan Kemenhub. Paling tidak, Kepala BPSDM Perhubungan atau Ketua dan Direktur sekolah-sekolah BPSDM Perhubungan untuk menjalin kerja sama dengan Dirjen Dikti Kemendikbud untuk mengupayakan beasiswa Bidik Misi itu. Demi kepentingan bangsa yang lebih besar serta membantu taruna berprestasi, beasiswa Bidik Misi itu bisa diupayakan untuk mereka," tegas Taufik Yudhi.(helmi)