Angkasa Pura 2

Agus Pambagio: Transportasi Kelas Ekonomi Layak Disubsidi

KoridorRabu, 8 Oktober 2014
Agus Pambagio

JAKARTA (beritatrans.com) – Pemerintah harus terbuka dan adil dalam membina dan memberdayakan moda transportasi umum di Tanah Air. Semua angkutan umum kelas ekonomi layak mendapatkan subsidi, karena mereka melayani rakyat kelas bawah yang jumlahnya paling besar.

“Semua moda angkutan kelas ekonomi layak mendapatkan subsidi dari negara melalui APBN. Bukan hanya kereta api kelas ekonomi, tapi juga moda angkutan umum lain seperti bus AKAP, kapal laut bahkan pesawat perintis. Tapi subsidi ini harus selektif dan tidak semua harus mendapatkan subsidi itu,” ujar pengamat kebijakan publik Agus Pambagio kepada beritatrans.com di Jakarta, Rabu (8/10/2014).

Dia mendukung kebijakan pemerintah untuk mengurangi porsi subsidi bahan bakar minyak (BBM) di APBN yang mencapai kisaran Rp350 triliun tahun 2014. Selanjutnya dialihkan ke hal lain yang lebih produktif dan bermanfaat. “Untuk menjamin angkutan umum yang lebih baik, porsi subsidi BBM perlu dikurangi, sehingga space APBN untuk memberikan subsidi masih ada,” tutur Agus.

Dikatakan, saat ini banyak transportasi umum terlebih moda angkutan darat yang kondisinya sangat parah. Banyak perusahaan otobus (PO) yang melayani angkutan antarakota antarprovinsi (AKAP) yang hidup segan mati tak mau. Sementara, masih banyak masyarakat kecil yang membutuhkan jasa AKAP terutama ke daerah-daerah terpencil.

“Dalam kasus seperti itu, pemerintah harus turun tangan dengan memberikan subsidi. Tapi, subsidi itu harus diberikan esktra hati-hati, terukur dan memberdayakan mereka. Jangan justru menjadikan subsidi sebagai modus korupsi,” kata Agus lagi.

Sebelumnya, Ditjen Pekeretaapian Kementerian Perhubungan menambah subsidi dalam bentuk public service obligation (PSO) ke KRL Jabodetabek. Imlikasinya, meski mulai 15 Oktober 2014 mendatang, PT Kereta Commuter Jabodetabek (KCJ) melakukan penyesuaian tarif, tapi harga tiket yang dibayar rakyat tidak naik.

“Langkah seperti itu sangat bagus dan dibutuhkan rakyat kecil, khususnya warga Jabodetabek yang setiap hari menggunakan jasa KRL. Moda angkutan umum kelas ekonomi sangat vital dan penggunanya mayoritas rakyat kecil. Tapi, mekanisme PSO itu harus jelas, tegas, transparan dan akuntabel,” tegas Agus Pambagio.(helmi/ani)

loading...