Angkasa Pura 2

Pemerintah Harus Jaga Pintu Masuk dan Keluar ALKI

DermagaKamis, 9 Oktober 2014
ALKI

JAKARTA (beritatrans.com) – Pemerintah Indonesia, khususnya pemerintahan yang akan datang diminta lebih memperhatikan keberadaan ALKI sebagai pintu masuk dan keluar pelayaran internasional ke wilayah lautan Indonesia. Pasalnya meskipun ALKI sudah merupakan ketentuan internasional bisa dilalui oleh pelayaran dari negara-negara asing, tetapi bagaimana pun posisinya berada di wilayah NKRI.

“Jadi sebaiknya Indonesia menjaga betul pintu masuk dan keluar ALKI,” kata Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Harry Budiarto kepada beritatrans.com di Jakarta, Kamis (9/10/2014).

Menurut Harry, menjadi sangat aneh Singapura dan Malaysia yang hanya memiliki sedikit wilayah laut dan juga sedikit bersinggungan di Selat Malaka tetapi dapat mengambil banyak keuntungan. Sementara Indonesia yang berada di posisi sangat strategis karena memiliki banyak selat dan ALKI hanya bisa menonton lalu lalang kapal-kapal dari negara lain. Padahal dengan adanya ALKI, Indonesia menjadi terbuka dan bisa dilewati oleh pelayaran asing. Tidak itu saja, berdasarkan ketentuan internasional Indonesia juga berkewajiban menjaga keamanan setiap kapal-kapal asing yang melewati ALKI.

Terkait pengamanan ALKI memang sudah ada TNI yaitu Komando Armada RI Kawasan dan Komando Operasi TNI AU dan dibantu oleh Kohanudnas. “Tetapi kan kepentingan Kita tidak hanya sektor keamanan, ada juga aspek sosial dan ekonomi yang juga perlu diperhatikan,” ujarnya.

Harry menyarankan, pemerintah Indonesia segera membuat semacam kantor atau pos penjagaan di setiap pintu masuk dan keluar ALKI seperti yang dilakukan oleh pemerintah Singapura dan Malaysia. Sehingga setiap kapal yang masuk dan keluar wilayah laut Indonesia bisa terpantau.

Dengan demikian, aspek pertahanan dan keamanan bisa lebih terjaga. Sebab selama ini ditengarai penyelundupan BBM, narkoba, illegal fishing, illegal loging, human trafficking, hingga penyelundupan senjata api banyak melalui lautan.

Indonesia juga bisa mengambil manfaat dari aspek ekonominya. Ibarat jalan tol, keberadaan selat dan ALKI itu adalah jalan tol di laut bagi kapal-kapal yang ingin mempercepat jarak tempuhnya.

“Masa kapal-kapal asing banyak meraih keuntungan, sementara bangsa Indonesia yang memiliki ALKI hanya bisa menonton,” kata Harry.

Menurutnya, pembentukan kantor atau pos penjagaan pintu masuk dan keluar ALKI bisa melibatkan lintas instansi dan institusi. Seperti TNI, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Imigrasi, Bea dan Cukai, Basarnas, BMKG, dan lain-lain. (aliy)

loading...