JAKARTA (beritatrans.com) - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan optimis pengembangan kesadaran akan profesionalisasi pengelolaan transportasi di Tanah Air akan berhasil. Lembaga itu telah menjalin komunikasi dan kerja sama dengan beberapa pemerintah kota dan kabupatan (Pemkab/ pemkot) untuk bersama-sama mengembangan SDM unggul di bidang transportasi.Perlu mendidik kader-kader transportasi yang unggul di daerah. Mereka itu pioner pembangunan transportasi masa depan. "Pengelolaan transportasi di Indonesia harus dilakukan secara baik dan ditangani SDM yang profesional. Pejabat-pejabat di bidang transportasi dipercayakan kepada ahlinya. Transportasi harus ditangani orang yang tahu transportasi," kata Kepala BPSDM Perhubungan Wahju Satrio Utomo kepada beritatrans.com di Jakarta, Jumat (10/10/2014).Ada beberapa kepala daerah yang mengisi pejabat teknis perhubungan kepada orang-orang dekat atau pendukungnya. Mereka bisa dari tim sukses atau memang ada hubungan kekerabatan dengan pimpinan daerah. "Era KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) sudah berakhir. Saatnya membangun bangsa dengan baik, mengedepankan prestasi dan profesionalisme," ujar Tommy.Kadis Perhubungan atau Sudin Perhubungan hendaknya diserahkan pada ahli transportasi. Masalah transportasi makin berat dan kompleks. Perlu orang-orang dengan keahlian dan ketrampilan khusus transportasi. "Jangan serahkan masalah rakyat pada sembarang orang karena KKN. Merit system dengan pendekatan kompetensi harus diterapkan. Jangan lagi ada mantan Kepala Dinas Pemakaman atau dinas teknis yang tak terkait dengan transportasi suruh mengurus perhubungan," papar Tommy.KKN terbukti gagal dan membawa Indonesia ke titik kehancuran. Banyak sistem dan tata kelola transportasi dan perhubungan di berbagai daerah yang kacau. Angkutan umum hancur dan kendaraan pribadi marak. Sebaiknya, pengguna jasa transportasi umum makin bertambah. "Ini masalah riil yang harus segera diselesaikan dan harus ditangani orang-orang profesional," tandas Tommy.Kapusbang SDM Perhubungan Darat Anton Tampubolon mengatakan, dari sekitar 29.000 PNS sektor transportasi darat di Indonesia sekitar 51% sudah mendapatkan pendidikan dan latihan (diklat) di bidang transportasi. "Mereka itu bekerja di daerah terutama di Dinas Perhubungan. Kemampuan mereka perlu dikembangkan sehingga menjadi pioner pembangunan transportasi yang baik di berbagai daerah di Tanah Air," kata dia."Jika Pemda serius mengurus dan mengelola transportasi umum yang baik, kader-kadernya sudah banyak. Masalahnya sekarang, tinggal bagaimana kemauan pejabat di daerah. Itu menjadi kewenangan mereka dan sekarang sudah otonomi daerah," tegas Anton.(helmi)