Angkasa Pura 2

Bobby: Sektor Maritim Amat Butuh Insentif Pajak, Fiskal & Kredit Perbankan

DermagaKamis, 16 Oktober 2014
IMG_20140610_100004_edit

JAKARTA (beritatrans.com) – Untuk membangun aspek ekonomis sektor maritim, Dirjen Perhubungan Laut Capt. Bobby R Mamahit menegaskan diperlukan insentif pajak dan fiskal terhadap galangan kapal. Selain itu, diperlukan insentif pendanaan, terutama kredit perbankan.

“Amat diperlukan kebijakan penghapusan bea masuk komponen kapal dan PPN atas pembangunan/penyerahan kapal yang selama ini menjadi beban bagi industri galangan,” tegasnya kepada beritatrans.com, Kamis (16/10/2014). Selain itu, Bobby mengemukakan perlu juga penghapusan Pajak Penghasilan (PPh) final.

Dengan penghapusan bea masuk komponen kapal dan PPN atas pembangunan/penyerahan kapal, dia mengutarakan akan menyebabkan harga kapal produk domestik memiliki daya saing yang lebih baik sehingga terjadi percepatan peningkatan investasi galangan. “Di samping itu, perlu juga dukungan finansial dari perbankan agar mau mendanai pembangunan kapal, dengan kredit berbunga rendah,” tuturnya.

Bobby mengakui berbagai insentif itu membutuhkan support dari semua pihak. “Kami sudah berbicara dengan Kementerian Keuangan. Semoga usulan ini disetujui, sehingga industri galangan kapal dan pelayaran kita menjadi bergairah,” cetusnya.

Dukungan besar terhadap industri galangan kapal dan pelayaran nasional, dirjen menegaskan merupakan bagian besar dari semakin memperkuat perekonomian nasional. “Sejarah dan fakta eksisting memperlihatkan bahwa industri pelayaran dan galangan kapal menjadi komponen penting dalam memajukan negara,” tegasnya.

Dia menyontohkan negara-negara maju di kawasan Eropa sejak dulu begitu peduli terhadap industri pelayaran dan galangan kapal, baik dalam konteks perdagangan maupun ekspansi memperluasd wilayah negara. “Mereka bahkan bisa membagun kawasan-kawasan kolonial dengan dukungan hebat dari armada maritim. Begitu juga ketika era Majapahit, bisa ekspansi ke berbagai penjuru nusantara dan sejumlah kawasan di Asia, karena dukungan armada maritim,” tegasnya.

Dengan fakta itu dan ditambah semakin tingginya arus logistik domestik, regional maupun internasional, dia menyatakan maka pembangunan industri pelayaran dan galangan kapal menjadi kebutuhan dalam skala prioritas tinggi di tanah air. “Keinginan dan tekad kuat Pak Jokowi membangun sektor maritim, harus mendapat dukungan luar biasa dari sektor keuangan,” ujarnya.

Berbagai beban semestinya dihapus atau setidaknya ditekan seminimal mungkin. “Contohnya, sektor galangan saat ini sudah dibebani dengan berbagai kebijakan fiskal seperti bea masuk komponen antara 5–12 persen, PPN 10% atas penyerahan kapal sehingga harga produk kapal di pasar domestik menjadi lebih mahal hingga 30%,” tandasnya. (ae/a;iy).