JAKARTA (beritatrans.com) - Pengamat transportasi MS Hendrowiyono menilai, klaim Lion Group yang menyatakan bahwa salah satu anak perusahaannya akan mengembangkan dan mengelola Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur hanya sebagai upaya melempar isu atau blow up ke media massa. Pasalnya, mengalihkan pengelolaan Bandara Halim ke pihak swasta tidak bisa hanya berdasarkan kesepakatan kerjasama antara Lion Group dengan pihak TNI AU."Bandara Halim Perdanakusuma kan asetnya negara. Tidak sembarangan bisa dikelola oleh perusahaan swasta," kata Hendrowiyono kepada beritatrans.com di Jakarta, Kamis (16/10/2014).Hendrowiyono mengaku tidak tahu apa motif Lion Group mengumumkan bahwa pihaknya akan mengembangkan dan mengelola Bandara Halim. Sementara, Lion Group pun tidak mungkin tidak tahu bahwa mengambil alih pengelolaan aset negara itu tidak mudah begitu saja."Kalaupun mereka (Lion Group) mengaku telah memiliki kontrak kerjasama dengan TNI AU sejak lama, tapi tidak bisa jalan begitu saja tanpa ada ijin dari pihak-pihak terkait seperti Kementerian Keuangan dan Kementerian Perhubungan," ujar pensiunan wartawan Harian Kompas ini.Menurutnya, motif Lion Group melakukan pengumuman itu mungkin sebagai tekanan ke pihak-pihak tertentu agar rencana korporasinya untuk mengelola Bandara internasional itu segera direalisasikan. Padahal mereka pun tahu, sampai sekarang PT Angkasa Pura II masih menjadi pemegang hak pengelolaan Bandara Halim."Kebiasaannya (Lion Group, Red) kan begitu, mem-blow up lebih dulu. Meskipun realisasinya terkadang tidak sesuai dengan yang diucapkan," tuturnya.Seperti diberitakan, Lion Group melalui anak usahanya, PT Angkasa Transportindo Selaras akan melakukan pembangunan dan pengembangan Bandara Halim Perdanakusuma. Lion Group akan menggandeng PT Adhi Karya Tbk dan menggelontorkan dana sekitar Rp5 Triliun."Kami akan membangun bandara dengan daya tampung 12 juta penumpang setiap tahunnya," kata Direktur Umum Lion Group Edward Sirait di Jakarta, Selasa (14/10/2014)."Pembangunannya diperiraka akan memakan waktu 9 tahun," kata Edward.Menurut Edward, perjanjian terkait pembangunan dan pengembangan bandara itu sudah dilakukan oleh Lion group dengan TNI-AU, sejak 2006 lalu. Pembangunannya sendiri akan dimulai November mendatang dan diperkirakan akan selesai 9 tahun ke depan.Tetapi Kementerian Perhubungan telah menyatakan bahwa pihaknya belum menerima usulan atau memberikan ijin apapun ke Lion Group terkait pengembangan dan pengelolaan Bandara Halim."Sampai saat ini saya belum menerima pengajuan ijin dari Lion Group. Jadi bagaimana mereka bisa mulai (pengembangan bandara) pada November mendatang?" kata Plt Direktur Jenderal Perhubungan Udara Santoso Eddy Wibowo kepada beritatrans.com usai pelantikan pejabat eselon 3 dan 4 Kementerian Perhubungan, Rabu (15/10/2014).Eddy mengatakan, silahkan saja Lion Group berbicara ke media bahwa perusahaannya akan segera membangun dan mengembangkan Bandara Halim. Tapi untuk melakukannya tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku."Kan tidak ada larangan berbicara apapun ke media. Silahkan saja (mengklaim mengembangkan dan mengelola Bandara Halim)," ujarnya. (aliy)