JAKARTA (beritatrans.com) - Poros Maritim dan tol laut yang digagas Presiden Indonesia terpilih Joko Widodo (Jokowi) bagus untuk negara kepulauan seperti Indonesia. Pulau-pulau yang dipisahkan oleh laut, jangan dianggap sebagai sekat sebaliknya menjadi perekat bahwa kita satu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)."Ide Poros Maritim dan Tol Laut itu bagus. Tapi realisasinya seperti apa itu yang masih kita pertanyakan. Jangan sampai ide besar itu berhenti di tengah jalan karena tak didukung aparat di bawahnya," ujar Ketua DPP INSA Carmelita Hartoto di Jakarta, Kamis (16/10/2014).Dikatakan, kebijakan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) saat ini cukup bagus. Memperbanyak dan memperuas infrastruktur transportasi maritim, seperti pelabuhan, dermaga dan akses jalan serta infrastruktur pendukung lainnya. "Kerja Kemenhub itu sudah bagus dan harus dilanjutkan," kata Memey, sapaan akrab dia.Bila perlu, peran dan peluang swasta untuk membangun dan berinvestasi di sektor kepelabuhanan ditambah. UU Pelayaran memungkinkan swasta membangun pelabuhan sendiri, tanpa harus bekerja sama dengan PT Pelindo. "Jika ada hambatan, dihilangkan. Paling tidak, hambatan-hambatan di jalan dikurangi sehingga meringankan beban pelaku usaha," papar Memey.Yang mendesak dilakukan, menurut dia, adalah mempercepat kinerja dan pelayanan kapal dan barang di pelabuhan yang masih dalam hitungan hari atau minggu. Pelayanan kapal dan barang saat sandar dan bongkar muat, dipercepat begitu juga pemeriksaan kepabeanan. "Tarif kepelabuhan jangan mahal dan pelayanan dipercepat. Selama ini, dwiling time di pelabuhan termasuk Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta masih tinggi. Jika hitungan hari bisa ditekan menjadi hitungn jam sangat baik. Bisa menekan biaya tinggi yang selama ini dikeluhkan pelaku usaha," terang pengusaha pelayaran itu."Kunci keberhasilan poros maritim dan tol laut yang digagas Jokowi bukan hanya perbaikan pelayanan, menambah infrastruktur. Tapi juga tarif yang rendah, serta kualitas SDM yang terus diperbaiki. Jika itu dilakukan, ekonomi biaya tinggi terutama di pelabuhan akan bisa ditekan bahkan dihilangkan," tegas Memey.(helmi)