JAKARTA (beritatrans.com) - Pelayaran Rakyat (Pelra) mengalami dua kesulitan sekaligus yaitu kekurangan bahan bakar minyak (BBM) subsidi untuk kapal dan bahan baku kayu untuk pembuatan kapal. Masalah ini belum selesai sampai sekarang, meski DPP Pelra sudah mengurus ke kementeria terkait."Kita berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla bisa membantu kesulitan yang dialami pengusaha Pelra ini. Armada kami sulit berkembang karena kekurangan bahan baku kayu. Saat beroperasi juga kekurangan BBM," ujar Ketua Umum DPP Pelra H.Syaiful Rahim menjawab beritatrans.com di Jakarta, kemarin.Dikatakan, untuk armada kapal Pelra di Pelabuhan Sunda Kelapa Jakarta Utara, setiap bulan kebutuhan BBM jenis solar mencapai 500 ton per bulan. Tapi, dari jumlah itu hanya bisa dipasok sebesar 200 ton."Akibatnya, kapal-kapal kami kesulitan beroperasi. Sementara untuk mendapatkan BBM solar lagi, harus antre sampai dua minggu ke Pertamina," tutur Rahim.Kapal-kapal Pelra mendapatkan jatah BBM subsidi dari pemerintah. DPR dan Pemerintah khususnya BPH Migas sudah mengalokasikan BBM subsidi untuk kapal-kapal Pelra. "Tapi, kami masih kesulitan mendapatkan BBM subsidi sesuai kebutuhan serta harga yang wajar dari pemerintah," terang putra Makassar itu.Menurut pengusaha kapal rakyat itu, untuk operasional kapal-kapal kayu milik anggota Pelra, tetap membutuhkan BBM. Kebutuhan BBM itu terutama saat keberangkatan, mesin kapal harus dihidupkan untuk menggerakkan turbin kapal. "Setelah di tengah laut dan angin bersahabat mesin bisa dimatikan karena memanfaatkan angin dan layar yang terkembang. Tapi, jika arah angin dan cuaca kurang mendukung tetap harus menggunakan mesin kapal," papar Rahim."Kami ingin Jokowi-JK bisa membantu kesulitan anggota Pelra. Banyak kendala yang kami hadapi. Sementara, untuk distribusi barang dan jasa ke daerah terpencil milik pemerintah misalnya masih mengandalkan kapal-kapal Pelra," tegas Rahim.(helmi)