Angkasa Pura 2

Sekjen Organda: Pemerintah Baru Jangan Abaikan Transportasi Darat

KoridorSenin, 20 Oktober 2014
IMG_00000075

JAKARTA (beritatrans.com) – Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla (Jokowi-JK) diminta tidak mengabaikan pembangunan dan pengembangan transportasi darat. Hal ini dikatakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Organisasi Angkutan Darat (Organda) Andriansyah terkait Pidato Kenegaraan pertama Presiden Jokowi yang salah satu poin pidatonya akan lebih menitik beratkan pembangunan di sektor maritim pada Sidang Umum MPR di Jakarta, Senin (20/10/2014).

“Transportasi tidak bisa dipisah-pisahkan atau dibeda-bedakan. Semua moda transportasi baik laut, darat, dan udara harus dibangun dan dikembangkan,” kata Andriansyah kepada beritatrans.com.

Menurutnya, transportasi itu harus saling terintegrasi. Moda laut tidak akan bisa memberikan pelayanan yang baik bila tidak didukung oleh pelayan yang baik dari moda darat. Sehingga pelayanan transportasi bisa lebih efektif dan efisien.

“Jadi jangan hanya mengembangkan moda laut saja, sementara moda lainnya termasuk moda darat dibiarkan merana. Nantinya yang terkena dampak ruginya juga adalah masyarakat sendiri,” tuturnya.

Andriansyah berpesan agar pemerintahan Jokowi-JK bisa menciptakan keterpaduan antar moda transportasi. Khusus untuk moda transportasi darat, Presiden Jokowi segera memperbaiki infrastruktur transportasi darat seperti jalan, terminal, dan sekaligus kendaraan-kendaraan angkutan umum. Sehingga tidak terpuruk seperti sekarang.

“Kami berharap Presiden Jokowi lebih berpihak kepada angkutan umum daripada angkutan pribadi dengan membuat berbagai regulasi yang berpihak kepada angkutan umum agar lebih berkembang,” kata Andriansyah.

Menurutnya, salah satu upaya Presiden Jokowi untuk membantu angkutan umum keluar dari keterpurukan adalah menciptakan iklim persaingan sehat. Memberikan insentif untuk meringankan beban biaya operasional. Kemudian menindak tegas kendaraan-kendaraan pribadi yang dijadikan angkutan umum.

“Beban operasi angkutan umum itu sangat tinggi. Bunga kredit kendaraan saja mencapai 16 hingga 18 persen per tahun. Sementara bunga kredit kendaraan pribadi berkisar antara 8 sampai 9 persen per tahun. Ini kan jadi tidak adil bila membiarkan kendaraan pribadi dijadikan angkutan umum,” katanya.

Belum lagi, lanjut Andriansyah, beban dari konsumsi BBM yang mencapai 35 persen hingga 45 persen. Juga biaya-biaya lainnya termasuk harga suku cadang yang terus melambung tinggi.

“Jadi intinya, kami para pengusaha yang bergerak di bidang pelayanan jasa angkutan umum di darat sangat berharap agar Presiden Jokowi lebih berpihak kepada angkutan umum daripada angkutan pribadi,” tuturnya. (aliy)