Angkasa Pura 2

Kemenhub Akan Operasikan Tujuh Kapal di Koridor VI

DermagaSelasa, 21 Oktober 2014
IMG_00000107

AMBON (beritatrans.com) – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan mengoperasikan tujuh unit kapal di koridor VI pada 2015 mendatang, yaitu Maluku, Papua, dan Papua Barat. Hal ini dikatakan Gubernur Maluku, Said Assagaff di Ambon, Selasa (21/10/2014).

“Program tersebut disampaikan Plt Menteri Perhubungan Bambang Susantono dalam upaya konektivitas antarwilayah di Kawasan Timur Indonesia,” katanya.

Saat mendampingi Menko Perekonomian Chairul Tanjung meresmikan sejumlah proyek perhubungan di Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara pada 14 Oktober 2014, dia menyatakan tujuh armada tersebut sedang dirampungkan pembangunannya.

“Saya apresiasi program Kemenhub tersebut karena mendukung trans Maluku yang dikembangkan Pemprov Maluku pada beberapa tahun terakhir ini,” ujar Gubernur.

Trans Maluku dikembangkan untuk konektivitas dari pulau Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) yang secara geografis berbatasan dengan negara tetangga Timor Leste itu dengan Teluk Bara, Kabupaten Buru dekat Provinsi Papua Barat.

“Jadi dengan beroperasinya tujuh unit kapal di koridor VI, maka semakin memperlancar perhubungan laut yang memang masih terbatas armadanya untuk konektivitas di kawasan Timur Indonesia,” kata Gubernur.

Bambang Susantono memandang perlu trans Maluku yang digagas Pemprov Maluku hingga 2025 akan dibangun secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara.

“Pembangunan dan penyediaan sarana transportasi di Maluku akan dilakukan bertahap dan disesuaikan dengan keuangan negara. Jika anggarannya cukup maka kita akan kembangkan moda penyeberangan feri, pelabuhan dan dermaga maupun moda transportasi lainnya,” ujarnya seperti dilansir Antara.

Sedangkan menyangkut pembangunan peningkatan status bandara di beberapa pulau di Maluku yang termasuk kawasan perbatasan dengan negara tetangga Timor Leste dan Australia juga menjadi perhatian untuk ditangani.

“Saat ini statusnya mungkin baru bersifat bandara perintis dan akan terus ditingkatkan menjadi komersial jika pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut semakin bagus,” katanya.

Bambang Susantono juga menegaskan masalah pembangunan perhubungan dan transportasi di Maluku menjadi prioritas utama untuk ditangani, karena wilayah ini termasuk dalam koridor VI Maluku dan Papua proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) hingga tahun 2025.

“Masalah konektivitas di kawasan timur termasuk Maluku merupakan perhatian utama pemerintah dan ditangani melalui proyek MP3EI. Prinsipnya bandara yang komersial dan berdampak luas bagi pertumbuhan ekonomi pengelolaannya bekerja sama dengan swasta, sedangkan non komersial seperti penerbangan dan pelayaran perintis ditangani pemerintah,” katanya. (aliy)