JAKARTA (beritatrans.com) - Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia, Zaldi Masita, mengingatkan megaproyek Jembatan Selat Sunda tidak membuat sistem logistik lebih efisien. Bahkan membuat biaya logistik bertambah.Dia, Selasa (21/10/2014), mengingatkan dengan melintasi jembatan tersebut maka truk pengangkut komoditas harus membayar tarif tol, sekaligus harus menghabiskan BBM lebih banyak lagi. Selain itu, dibutuhkan lebih banyak lagi energi pengemudi.Efisiensi biaya justru terjadi dengan operasional kapal feri. Truk hanya bayar tarif penyeberangan dan tinggal diam di dalam kapal selama pelayaran. Pengemudi truk bisa beristirahat. Tidak ada penggunaan bahan bakar selama di atas kapal, yang menyeberangi Selat Sunda.Dalam kajian pada 2012, detik.com merilis tarif tol di Jembatan Selat Sunda minimal adalah Rp 500.000 untuk Golongan I. Sementara tarif termahalnya bisa mencapai Rp 1.500.000 untuk kendaraan Golongan IV. Ini adalah 1,5 kali tarif kapal ferry.Sebagai informasi, proyek Jembatan Selat Sunda sudah punya payung hukum yaitu Peraturan Presiden (Perpres) No 86/2011 tentang Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS). Sehingga saat ini hanya tinggal implementasinya, termasuk soal pembentukan Badan Otoritas Jembatan Selat Sunda.Proyek ini seharusnya ditargetkan mulai groundbreaking tahun ini. Jembatan sepanjang 29 km itu rencananya akan menelan dana Rp 100 triliun lebih.Awalnya, studi jembatan diambil alih oleh pemerintah lewat Kementerian PU. Namun ini membuat bingung pemrakarsa proyek jembatan dan kawasan Selat Sunda ini yaitu Artha Graha Network.Artha Graha Network yang dimiliki oleh pengusaha Tomy Winata membentuk konsorsium dengan Pemda Banten dan Lampung di bawah bendera PT Graha Banten Lampung Sejahtera (GBLS) belum mengetahui mengenai apa rencana pemerintah mengenai kelanjutan proyek tersebut. Pemrakarsa juga tidak mengetahui pihak mana yang dipercaya atau dipilih pemerintah untuk melanjutkan proyek ini. (ani)