JAKARTA (beritatrans.com) - Indonesia kekurangan tenaga pelaut sampai 18.000 orang setiap tahun. Setiap tahun ada lowongan pekerjaan sektor pelayaran dunia sampai 400 ribu orang termasuk perwira pelaut."Tantangan Indonesia untuk mengisi kebutuhan pelaut dunia itu. Mampu tidak kita menyiapkan dan mengisi lowongan pekerjaan yang menjanjikan itu," ujar Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BSPDM)Perhubungan Wahju Satrio Utomo menjawab beritatrans.com di Jakarta, Rabu (22/10/2014).Indonesia berpeluang mengisi kebutuhan pelaut profesional dunia tersebut. Mereka harus memenuhi kualifikasi dan syarat yang dibutuhkan dunia kerja. "Banyak pelaut Indonesia yang sukses di perusahaan pelayaran lokal dan asing. Mereka termasuk pemasok devisa yang besar di Indonesia," kata Tommy.Dikatakan, Indonesia mempunyai banyak lembaga pendidikan pelaut baik negeri atau swasta. Tapi, kualitas lulusan yang mereka hasilnya belum semuanya memenuhi standar dan kualifikasi kelas dunia. Ini tantangan bagi Indonesia ke depan. "Pelaut harus profesional dan mempunyai ratting yang tegas. Jika tidak, akan sulit bersaing di era global," jelas Tommy.Kemampuan mendidik laut di Indonesia sekitar 6.000 orang per tahun, termasuk sekolah negeri dan swasta. "Tantangan bagi kita, termduk BPSDM Perhubungan untuk mendidik dan melatih tenaga pelaut profesional yang dibutuhkan dunia kerja itu," papar mantan Staf Ahli Menteri Perhubungan itu.Ditambahkan Tommy, ada dua kelemahan pelaut-pelaut asal Indonesia yaitu home sick yang tinggi selain itu juga kurang tahan banting terutama jika bekerja lama di tengah laut. "Banyak pelaut Indonesia kalau lego jangkar pulang ke Indonesia dan tidak kembali ke tempat kerjanya. Padahal, kontrak kerjanya belum habis. Kelemahan itulah yang harus diperbaiki ke depan," urai Tommy.Yang perlu diperhatikan, menurut Tommy, bagaimana proses dan kualitas pendidikan pelaut di Indonesia terus ditingkatkan. "Kebutuhan pelaut sangat tinggi. Tapi, kemampuan kita untuk mendidik pelaut profesional sangat terbatas. Jangan semua dibebankan ada pemerintah sektor swasta harus ikut bertanggung jawab menyediakan SDM trampil yang dibutuhkan itu," tegas Tommy.(helmi)