Angkasa Pura 2

Kemenhub: RPP Sea Coast Guard Hanya Atur Sistem Keselamatan Pelayaran

DermagaKamis, 23 Oktober 2014
KPLP

JAKARTA (beritatrans.com) – Kementerian Perhubungan memastikan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Penjagaan Laut dan Pantai atau “sea and coast guard” hanya mengatur sistem keselamatan pelayaran, bukan satu-satunya pusat komando pengaturan pengamanan laut.

Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Perhubungan Umar Aris mengatakan, fungsi penegakan hukum dan keselamatan pelayaran yang ada dalam RPP Penjagaan Laut dan Pantai sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

Umar menyebutkan terdapat dua fungsi, yakni fungsi komando dan fungsi koordinasi, fungsi komando yang berkaitan dengan pelayaran merupakan tugas penjagaan laut dan pantai, tetapi fungsi koordinasi itu merupakan wewenang Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Dia menjelaskan Bakamla diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia dan berada di bawah Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam)

“Kalau fungsi TNI AL, Polisi Perairan (Polair) itu sudah ada undang-undangnya, belum tentu ada dalam UU ini (penjagaan laut dan pantai),” katanya seperti dikutip Antara, Rabu (22/10/2014).

Artinya, lanjut dia, dari 12 instansi yang saat ini memiliki aturan masing-masing di pelabuhan, hanya penjagaan laut dan pantai (sea and coast guard) yang bisa memberhentikan dan memeriksa kapal niaga nasional dalam urusan pelayaran.

Umar menambahkan jika ditemukan dugaan kasus penebangan pohon ilegal (illegal logging), ilegal imigran atau pun bea cukai, maka akan diteruskan ke Bakamla atau lembaga yang berwenang, seperti Kementerian Kehutanan (illegal logging) atau pun Kemenakertrans.

“Tetapi kalau berhubungan dengan penegakan hukum di bidang pelayaran itu urusan ‘sea and coast guard’,” katanya.

Dia mengatakan dengan adanya dua fungsi tersebut menandakan masih adanya tarik-menarik kepentingan antarlembaga karena seharusnya konsep awal penjagaan laut dan pantai adalah hanya ada satu komando. “Kita buat yang ‘soft’-nya karena ini masih sulit,” katanya.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Logistik dan Multimoda Perhubungan Kementerian Perhubungan Sugihardjo mengatakan penjagaan laut dan pantai memang diharapkan oleh pengusaha, terutama pengusaha logistik karena mengintegrasikan pengamanan dan tidak menutup kemungkinan menekan biaya logistik.

“Artinya, perusahaan tidak bolak-balik diperiksa instansi,” katanya.

Dia berharap dengan adanya Poros Maritim yang digadang-gadang oleh Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, keterpaduan pengamanan tersebut bisa diwujudkan.

Sebelumnya, Wakil Urusan Logistik Kadin Camelia Hartoto meminta Jokowi untuk mewujudkan penjagaan laut dan pantai mengingat sudah enam tahun rancangan peraturan pemerintah tentang hal itu belum disahkan.

Pasalnya, selama ini, dia mengatakan, banyak kapal niaga yang diberhentikan di tengah laut yang mengakibatkan terganggunya pelayaran dan biaya logistik ikut terkuras.

Menurut Ketua Indonesia National Shipowners Association (INSA) itu, sebagai negara yang luas dua per tiganya laut, seharusnya Indonesia memiliki sistem penjagaan laut dan pantai tersebut.

Jika sistemnya terus memicu biaya logistik dan biaya produksi membengkak, dia mengkhawatirkan logistik dalam negeri sulit bersaing dalam pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.

“Kalau enggak , kita menghadapi 2015 ini enggak bisa bersaing dengan negara lain, paling enggak kita setara dengan negara lain terkait kebijakan yang diberikan ke pelayaran,” katanya.

Camelita mengatakan saat ini kinerja logistik nasional atau Logistic Performance Index (LPI), Indonesia menempati urutan ke-59 yang menandakan daya saing ekonomi nasional masih rendah.(aliy)