Angkasa Pura 2

YLKI: Jonan Diminta Segera Mengatur Penggunaan Sepeda Motor

KoridorKamis, 30 Oktober 2014
sepeda motor di JKR

JAKARTA (beritatrans.com)- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta pemerintah khususnya Kementerian Perhubungan segera mengatur dan membatasi penggunaan sepeda motor  di Indonesia. Sepeda motor bukan moda transportasi jarak jauh. Tapi, banyak warga di Indonesia menggunakan untuk perjalanan jarak jauh, lebih dari 2-3 jam.

“Kondisi ini sangat riskan dan  memicu kecelakaan di jalan raya. Pemerintah harus segera bertindak. Menhub Ignasius Jonan perlu segera mengatur semua itu,” ujar Ketua YLKI Tulus Abadi menjawab beritatrans.com di Jakarta, kemarin.

Saat ini orang dari Bekasi Timur atau Bogor biasa kerja di Jakarta naik motor pergi-pulang.  Perjalanan butuh waktu 2 jam lebih. “Ini berbahaya bagi keselamatan. Selain itu juga memicu kemacetan, karena pengguna sepeda motor cenderung melanggar dispilin lalu lintas,” jelas Tulus.

Menurutnya pemerintah tak bisa melarang orang membeli sepeda motor atau melarang pabrikan memproduksi sepeda motor. “Tapi, penggunaannya perlu diatur. Jangan sampai melanggar UU dan tidak digunakan sembarangan,” kata Tulus.

Angkutan umum di Jakarta dan sekitarnya sudah mati suri karena kalah dengan sepeda motor. Warga masyarakat lebih suka menggunakan sepeda motor. Di sisi lain, angkutan umum kolaps satu per satu, termasuk Perum PPD milik pemerintah.

Data Kementerian Perindustrian menyebutkan populasi motor di Indonesia kini mencapai 86 juta unit bahkan setiap tahun bertambah 8-9 juta unit. Fenomena ini sulit untuk dibendung alias produksinya tidak bisa dikendalikan.

Mantan Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR mengatakan sulit untuk mengendalikan produksi motor di Indonesia. Produsen motor sudah memiliki perhitungan soal jumlah motor yang diproduksi.

“Gimana cara ngerem-nya? Karena suatu produksi apalagi perusahaan besar, itu biasanya produksi sudah dihitung berdasarkan demand yang ada. Selama demand itu ada dia pasti memproduksi,” kata Hidayat.

“Opsi mengerem laju produksi motor di Indonesia tak bisa dilakukan. Namun yang paling mungkin dilakukan dengan melakukan pengendalian sebaran populasi motor agar tak menumpuk di daerah tertentu. Yang kita ingin memperbaiki penyalurannya terpusat. Mungkin juga kita minta ada pengendalian tapi tidak bisa di-stop. Selalu ada demand,” jelas Hidayat.(helmi)