JAKARTA (beritatrans.com) - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla akan segera mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk menghemat anggaran. Tapi dana hasil penghematan subsidi BBM itu sebaiknya dialihkan untuk membangun infrastruktur dasar seperti transportasi umum, jalan, jembatan, pendidikan, kesehatan dan lainnya."Jangan sampai anggaran penghemata BBM untuk membayar gaji dan operasional Pegawai Negeri Sipil (PNS)," ungkap Yenny Sucipto Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) dalam diskusi "Mampukah Kabinet Jokowi Susun APBN Trisakti?" di Dapur Selera, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (2/11/2014).Dikatakan, bisa saja subsidi BBM dikurangi dan dialihkan ke sektor lain yang lebih produktif. "Sebaiknya subsidi dialihkan ke sektor pelayanan umum yang baik, seperti jalan, irigasi, pendidikan, kesehatan dan lainnya. Itupun harus lebih memprioritaskan rakyat miksin," jelas Yenny.Menurutnya, pentingnya kenaikan harga BBM bersubsidi memang terkait dengan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang semakin berat. Jika tidak ada kenaikan, maka defisit APBN bisa terus membengkak."Mau tidak mau memang kebijakan itu harus diambil. Tapi untuk ke depan, harus tetap dikritisi soal belanja pegawai dan anggaran birokrasi," katanya.Kenaikan harga BBM, memberikan penghematan besar untuk negara. Tapi akan menjadi percuma bila realokasi justru kepada anggaran untuk PNS. Misalnya kenaikan gaji, biaya perjalanan dinas, atau pengadaan seminar dan rapat di hotel berbintang.Ditambahkan Yenny, terbukti dalam beberapa tahun terakhir. Ketika harga BBM naik, anggaran yang meningkat paling signifikan justru bukan kepada arah pembangunan atau kesejahteraan masyarakat."Tahun 2007 itu belanja pegawai Rp 73 triliun. Kemudian 2014 jadi Rp 263 triliun. Di samping itu untuk belanja modal dan barang itu 40% hanya dihabiskan birokrasi," tegas dia.(helmi).