Angkasa Pura 2

Pembagian Mitra Kerja DPR

Perhubungan di Komisi V, KKP dan Kepolisian di Komisi IV dan III

Another NewsSenin, 3 November 2014
DPR RI

JAKARTA (beritatrans.com) – DPR hari ini, Senin (3/11/2014), menggelar rapat pembagian tata ruang dan mitra kerja setiap komisi. Dalam rapat pengganti Badan Musyawarah hanya dihadiri Fraksi Gerindra, F PKS, F PAN, F Golkar, dan F Demokrat ditambah tiga pimpinan DPR yakni Fahri Hamzah, Agus Hermanto dan Taufik Kurniawan.

Sementara Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi NasDem, Fraksi PPP, Fraksi Hanura dan Fraksi PKB tidak mengirimkan wakilnya.

Sesuai jadwal nama mitra komisi ini akan diparipurnakan, Selasa (4/11/2014) besok.

Dalam susunan mitra kerja DPR periode 2014-2019 ini Kementerian Perhubungan masih bermitra kerja dengan Komisi V. Di Komisi ini, kementerian yang dipimpin oleh Ignasius Jonan itu bersama-sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum yang pada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla ini digabung dengan Kementerian Perumahan Rakyat.

Di Komisi infrastruktur dan perhubungan ini ada juga BMKG, Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, Badan Pengembang Wilayah Surabaya Madura, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.

Sedangkan Kementerian yang berada di bawah Koordinator Maritim menjadi mitra kerja Komisi IV yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Dewan Maritim Indonesia. Selain itu di ini ada juga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, dan Badan Urusan Logistik.

Adapun kepolisian RI tetap menjadi mitra kerja Komisi III bersama-sama dengan Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, KPK, Komnas HAM, Komisi Hukum Nasional, Sekjen MA, Sekjen MK, Sekjen DPR, sekjen MPR, sekjen DPD, PPATK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, BNN, dan BNPT.

Mitra kerja DPR lainnya adalah sebagai berikut:

Komisi I: Komisi Pertahanan, Luar Negeri, dan Informasi
Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Panglima TNI, Mabes TNI (Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara), Dewan Ketahanan Nasional, Lembaga Ketahanan Nasional, Badan Inteligen Negara, Lembaga Sandi Negara, Perum LKBN Antara, Komisi Informasi Pusat, Komisi Penyiaran Indonesia, TVRI, RRI, Dewan Pers, Lembaga Sensor Film.

Komisi II: Komisi Dalam Negeri, Setneg, dan Pemilu
Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, Kementeri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Sekretariat Kabinet, Ombudsman RI, Komisi Pemiliha Umum, Badan Pengawas Pemilu, Kementerian PAN-RB, Badan Kepegawaian Negari, LAN, ANRI.

Komisi VI: Industri, Investasi, dan Persaingan Usaha
Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kemennterian Koperasi dan UMKM, Kementerian BUMN, Badan Koordinasi Penanaman Modal, BSN, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Sabang, Dewan Koperasi Indonesia

Komisi VII: Komisi Energi dan Ristek
Kementerian ESDM, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan Tenaga Nuklir, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Badan Koordinasi Geospasial, Badan Pengatur Kegiatan Hilir Migas, SKK Migas, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, LIPI, Lembaga Eikjman, Dewan Riset Nasional, Dewan Energi Nasional, Pusat Peragaan Iptek

Komisi VIII: Bidang Agama dan Sosial
Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KPAI, BNPB, Badan Amil Zakat Nasional, Badan Wakaf Indonesia

Komisi IX: Kesehatan dan Ketenagakerjaan
Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, BKKBN, BPOM, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan

Komisi X: Pendidikan, Olahraga, dan Sejarah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Perpustaakan Nasional

Komisi XI: Keuangan dan Perbankan
Kementerian Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Badan Pusat Statistik, Sekjen BPK, Bank Indonesia, Perbankan, Lembaga Keuangan Bukan Bank, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Lembaga Penjamin Simpanan, OJK. (aliy)