Angkasa Pura 2

Puskepi: Hanya Angkutan Umum dan Motor Konsumsi BBM Subsidi

KoridorMinggu, 9 November 2014
sofyano1

JAKARTA (beritatrans.com) – Pemerintahan Jokowi-JK harus kreatif dan berani mengambil terobosan untuk menyiasati resistensi kalangan DPR yang tidak setuju dengan opsi menaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Intinya, konsumsi BBM subsidi harus dihemat dan beban subsidi di APBN bisa berkurang.

“Jika kenaikan harga BBM dipertimbangkan untuk pengalihan subsidi atau karena salah sasaran, semestinya Pemerintah tidak menaikkan harga BBM. Pemerintah bisa menyiasati dengan berbagai cara, seperti mengeluarkan peraturan untuk mengurangi besaran subsidi BBM,” ujar Direktur Pusat Studi Kebijakan iublik Indonesia (Puskepi) Sofyano Zakaria kepada pers di Jakarta, Minggu (9/11/2014).

Pemerintah Jokowi-JK menerbitkan Peraturan Menteri ESDM yang melarang penjualan BBM susbsidi terhadap kendaraan milik pribadi, milik pemerintah dan BUMN/ BUMD kendaraan operasional TNI/ Polri.

“Permen ESDM itu diharapkan menetapkan BBM subsidi hanya boleh dikosumsi untuk kendaraan angkutan umum plat kuning dan sepeda motor. Kendaraan roda empat keatas, plat hitam, plat merah, plat khusus (milik TNI POLRI) tidak boleh menggunakan BBM subsidi,” kata Sofyano.

Jokowi-JK harus belajar dari kelemahan kebijakan pemerintah sebelumnya. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah menerbitkan Permen ESDM No.1/2013 tentang larangan konsumsi BBM subsidi bagi pihak tertentu. Dalam Permen tersebut juga melarang penggunaan BBM subsidi bagi kendaraan perkebunan dan angkutan pertambangan. Sayang, faktanya Permen ESDM ini belum mampu mengurangi besaran subsidi BBM,” jelas Sofyano.

Menerbitkan Permen ESDM seperti itu nyaris tanpa resistensi dbandingkan menaikan harga BBM. Kebijakan itu sudah pasti akan diboikot pihak DPR dari Koalisi Merah Putih (KMP) maupun kader parpol pendukung Pemerintah termasuk para tokoh masyarakat dan mahasiswa.

“Dengan Permen ESDM itu, pemerintah hanya akan memberikan BBM subsidi hanya kepada kendaraan angkutan umum dan sepeda motor,” kilah Puskepi.

Untuk menghindari penyelewengan BBM jenis solar khusus bagi kendaraan angkutan umum karena BBM subsidi jensi itu paling banyak diselewengkan. “Pemerintah seharusnya tetap melakukan pengawasan dan pengendalian jumlah pembelian dengan menggunakan RFID,” tandas Sofyano.(helmi).