Pembangunan Bandara Terkendala Pembebasan Lahan

  • Oleh :

Sabtu, 15/Nov/2014 08:52 WIB


JAKARTA (beritatrans.com) - Plt Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Bambang Tjahjono menegaskan, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan bersama beberapa Pemerintah Daerah akan membangun beberapa bandara. Bandara itu dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan ke masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah."Saat ini ada tiga bandara yang menjadi fokus pemerintah untuk segera direalisasikan, yaitu Bandara Kertajati Sumedang Jawa Barat, Bandara Kulonprogo Yogyakarta dan Bandara Bali Utara di Buleleng," kata Bambang Tjahjono di Jakarta, Jumat (14/11/2014).Dari tiga bandara tersebut, lanjut dia, kendala utama adalah di pembebasan lahan. Jika Pemda terkait membantu pengadaan tanahnya proyek infrastuktur itu akan lebih cepat. "Pemerintah Pusat dan Pemda harus bersinergi untuk bersama-sama membangun infrasttruktur seperti bandara itu," kata Bambang lagi.Dikatakan, Bandara Kertajati itu sekarang sudah dibangun run way. Untuk sisi udara akan dibangun pemerintah dengan dana APBN. Sedang sisi darat atau land side akan dibangun PT Angkasa Pura II dan Pemprv Jawa Barat. Pengadaan tanahnya sendiri dilakukan Pemprov Jawa Barat. "Proyek Bandara Kertajati sekarang on going proses," jelas Bambang.Bandara Kulonprogo masih dalam tahap pembebsan lahan. Untuk proyek ini, Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ikut aktif melakukan pembebasan lahan. "Yang masih terkendala adalah pembebasan lahan untuk Bandara Bali Utara di Buleleng. Sampai saat ini belum ada perkembangan yang signifikan di Bali itu," cetus Bambang."Harus diakui, pembangunan infastruktur banyak terkendala terutama dalam pengadaan lahannya. Banyak masalah baik sosial, hukum dan lainnya sehingga prosesnya terkesan sangat lambat," terang Direktur Bandara Ditjen Perhubungan Udara itu.Jika daerah ingin proyek infrastruktur transportasi di daerahnya cepat dibangun dan beroperasi, maka Pemda harus membangun proses pembebasan lahannya. "Kalau perlu, pemda membantu menyediakan lahan, dan pemerintah pusat atau BUMN akan membangun infrastruktur terkait," tandas Bambang.Menhub Ignasius Jonan menambahkan, idealnya pemda, kawasan industri dan lainnya ikut menyediakan lahan untuk pembangun infrastruktur seperti bandara, pelabuhan, akses jalan, rel kereta api dan lainnya."Proses pembebasan lahan menjadi kendala terberat dalam pembangunan proyek infrastruktur di Tanah Air. Pemda atau pihak lain perlu bersinergi untuk menyelesaikan masalah ini," tandas Jonan.(helmi)