KPDTTrans Prioritaskan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Perbatasan

  • Oleh :

Senin, 17/Nov/2014 08:41 WIB


JAKARTA (beritatrans.com) - Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KPDTTrans) akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan negara lain. Prioritas pembangunan ini untuk menghilangkan kesan bahwa pemerintah Indonesia tidak memperhatikan kesejahteraan penduduk yang tinggal di wilayah perbatasan tersebut."Negara-negara lain banyak melakukan modus memberi perhatian kepada masyarakat Indonesia yang tinggal di perbatasan. Sehingga dapat memperburuk citra Pemerintah Indonesia kepada mereka," kata Menteri PDTTrans Marwan Jafar melalui keterangan tertulis yang diterima beritatrans.com di Jakarta, Senin (17/11/2014).Marwan mengatakan, masalah desa perbatasan menjadi skala prioritas yang harus dilakukan kementeriannya. Selain soal infrastruktur antar desa yang kemudian terhubung dengan kota terdekat, juga sekaligus memberikan pemahaman nasionalisme kepada mereka.Menurut Marwan, pemerintah Malaysia banyak melakukan modus memberi perhatian kepada masyarakat Indonesia yang tinggal di perbatasan, salah satunya adalah dengan memberikan kartu identitas penduduk Malaysia kepada mereka. Selain itu, Malaysia juga membangun infrastruktur yang cukup bagus di sekitar wilayah perbatasan, sehingga banyak warga setempat yang lebih suka bepergian ke Malaysia.Pemberian identitas penduduk terhadap warga Indonesia oleh Malaysia, jangan dianggap hal biasa atau diremehkan saat ini. Ini modus yang dilakukan Malaysia. Bayangkan, kalau semua penduduk akhirnya memunyai identitas Malaysia, maka desa itu ibarat desa siluman. Tanahnya punya Indonesia, tapi penduduknya orang Indonesia yang pindah jadi penduduk Malaysia, ujar Marwan. Informasi yang diterimanya, tiga desa di Kecamatan Lumbis Ongong, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara sudah diklaim Malaysia sebagai wilayah negara tersebut. Tiga desa tersebut, yakni Sumantipal, Sinapad, dan Kinokod.Marwan memaparkan, Indonesia berbatasan dengan banyak negara tetangga, baik di darat maupun laut. Untuk daratan, berbatasan dengan tiga negara yaitu Malaysia di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur dengan Serawak dan Sabah. Propinsi Papua dengan Papua New Guinea dan Nusa Tenggara Timur dengan Timor Lorosae. Sedangkan wilayah laut, berbatasan dengan sepuluh negara yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Philipina, Palau, Papua New Guinea, Australia dan Timor Lorosae.Kondisi perbatasan di daratan, umumnya merupakan pegunungan, berbukit dengan akses relatif masih tertutup. Dengan perbatasan yang luas dan jumlah penduduk relatif kecil, menyebabkan rentan kendali pemerintah. Sehingga, pengawasan dan pembinaan masyarakat sulit dilakukan. Apalagi tingkat kesejahteraan masyarakat daerah perbatasan relatif tertinggal (miskin), ujarnya.Sedangkan negara tetangga seperti Malaysia, sudah membuka akses infrastruktur yang relatif baik. Sehingga perputaran perekonomian warga desa perbatasan Indonesia lebih mudah akses ekonominya ke Malaysia. Kasus sekarang inilah yang sedang terjadi. Masalah ini akan menjadi perhatian khusus yang tidak bisa dibiarkan, ujarnya. (aliy)