Angkasa Pura 2

ICAF: Jokowi harus Evaluasi Kinerja Kapolri dan Panglaima TNI

Aksi PolisiKamis, 20 November 2014
mustofa icaf

JAKARTA (beritatrans.com) – Presiden Jokowi diminta mengevaluasi kinerja Kapolri dan Panglima TNI, terkait kasus bentrokan aparat TNI dan Polri di Batam, Kepulauan Riau (Kepri). Kasus itu memilukan dan menakutkan warga setempat. Senjata dan amunisi itu dibeli dengan uang rakyat justru digunakan untuk meneror rakyat.

“Mendesak dilakukan evaluasi besar terhadap para petinggi dua institusi itu. Baik petinggi TNI maupun Petinggi Polri, sama-sama harus segera dievaluasi. Evaluasi dimulai dari pucuk tertinggi Korps. Panglima TNI dan Kapolri, sangat urgent untuk dievaluasi, karena terindikasi tidak mampu mengatur barisannya, sehingga terjadi bentrok yang tak pernah berhenti,” ujar pemerhati tindak kejahatan dari Indonesia Crime Analsyt Forum (ICAF) Mustofa B Nahrawardaya dalam keteranagn tertulis yang diterima beritatrans.com Kamis (20/11/2014).

Maraknya perkelahian antara oknum Polri dan oknum TNI yang menggunakan senjata dan aset milik negara, telah mencoreng wajah aparat kita. Sejak kasus Cebongan, hingga rentetan kebrutalan lain yang berpuncak pada saling tembak antara Brimob dan Tentara di Batam, seharusnya menjadi bahan evaluasi besar terhadap dua institusi itu.

“Mengapa harus menjadi bahan evaluasi, karena meski yang berkelahi hanya para oknum, namun dampak dari peristiwa itu telah menyebabkan masyarakat ketakutan,” jelas Mustofa.

“Perlu langkah-langkah cepat dan tepat guna mengatasi persoalan aksi saling serang yang faktanya telah mengorbankan nyawa dan harta benda bahkan aset milik negara. Perkelahian demi perkelahian hanya menghabiskan tenaga dan biaya bangsa ini. Mereka para aparat ini seharusnya menjadi pelindung dan pengayom masyarakat,” imbuhnya.

TNI dan Polri juga diminta melakukan rotasi berkala terhadap jajaran, baik level pimpinan maupun level Pasukan. Rotasi yang lambat, apalagi hanya terjadi pada level pimpinan, bisa menyebabkan lemahnya kontrol terhadap personalia yang ada di setiap jajaran.

“Pihak Polri maupun TNI memiliki risiko yang sama. Terlalu lamanya personal “mendiami” markas, maka risiko bentrok, risiko gesekan atasnama korsa, akan semakin tinggi,” tuturnya.

TNI dan Polri diminta memperkecil peluang penguasaan atas area-area bisnis oleh oknum TNI maupun Polri di seluruh Indonesia. Karena adanya peluang bisnis yang dikuasai oknum-oknum tersebutlah, yang menjadi salahsatu sebab para oknum bertemu pada kepentingan yang sama, yakni menjadi penguasa dan saling rebut pengaruh.

“Akibat saling rebut pengaruh itulah, maka memperbesar kemungkinan terjadinya adu fisik dan sering memanfaatkan aset-aset milik Negara yang menempel pada kedua institusi. Baik berupa senjata, amunisi, maupun kendaraan yang seharusnya tidak boleh digunakan secara pribadi. Apalagi untuk berbuat kekerasan,” tutup Mustofa.(helmi)

loading...