JAKARTA (beritatrans.com) - Konsep Tol Laut, digulirkan Pemerintahan Jokowi - JK memang sepatutnya didukung semua pihak.? Soalnya, selain akan menyediakan transportasi laut beserta infrastrukturnya, Tol Laut juga berorientasi kepada efisiensi biaya logistik.Hanya saja, dukungan itu terancam menjadi kebingungan. ?Selain belum adanya blue print dan program riil, pemahaman Tol Laut di pihak pemerintah masih belum tunggal masih parsial.Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) adalah pihak yang paling gencar menyuarakan tentang Tol Laut. Lembaga ini mengemukakan ?anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 699,99 triliun.Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Dedy S Priatna menerangkan, akan dibangun 24 pelabuhan strategis,short sea shipping, fasilitas kargo danboat, serta pengembangan pelabuhan komersial sebanyak 1.481 pelabuhan, dalam konsep tol laut. Tak ketinggalan pula, pembangunan transportasi multimoda serta infrastruktur penunjang tol laut.24 pelabuhanDari catatan Bappenas, anggaran yang dibutuhkan untuk membangun 24 pelabuhan tersebut mencapai Rp 39,5 triliun. Sebanyak 24 pelabuhan yang akan dibangun ialah Banda Aceh (Rp 1 triliun), Kuala Tanjung (Rp 3 triliun), Belawan (Rp 3 triliun), Dumai (Rp 1,5 triliun), Batam (Rp 3 triliun), Padang (Rp 1,5 triliun), Pangkal Pinang (Rp 1,5 triliun), serta Panjang (Rp 1,5 triliun).Adapun pelabuhan yang dibangun di Pulau Jawa ialah Tanjung Priok, Cilacap, dan Tanjung Perak, masing-masing Rp 1,5 triliun. Di Kalimantan, pelabuhan yang dibangun ialah Pontianak (Rp 1,5 triliun), Palangkaraya (Rp 1 triliun), Banjarmasin (Rp 1,5 triliun), serta Maloy (Rp 1 triliun).Pelabuhan lain yang akan dibangun ialah Lombok, Kupang, Makassar, masing-masing Rp 1,5 triliun, serta Bitung (Rp 3 triliun), Halmahera (Rp 1,5 triliun), Ambon (Rp 1 triliun), Sorong (Rp 1,5 triliun), Jayapura (Rp 1 triliun), serta Merauke (Rp 1,5 triliun)."Ini terlihat sama sekali bukan alokasi APBN (seluruhnya). Kebutuhan dana bisa dibiayai APBN, bisa oleh BUMN, bisa swasta?," jelas Dedi.Jadi pertanyaan besar, dari mana data Bappenas tersebut. Pertanyaan itu wajib disodorkan karena pelabuhan yang di-planning tersebut sebagian di antaranya merupakan pelabuhan kecil atau letaknya berada di sungai. Contohnya Pelabuhan Palangkaraya, Banjarmasin dan Halmahera.Persoalan muncul dalam pengembangan pelabuhan sungai, termasuk pelebaran dan pendalaman alur pelayaran agar bisa dilalui oleh kapal-kapal raksasa, yang merupakan salah satu komponen wajib dan vital dalam konsep Tol Laut.Ketika masalah sumber data tersebut ditanyakan kepada Menteri Perhubungan ?Ignasius Jonan, jawaban yang muncul adalah: "Saya juga tidak tahu dari mana (data Bappenas tadi, red)".Padahal soal infrastruktur pelabuhan (di luar pelabuhan perikanan, yang paling berkompeten adalah Kementerian Perhubungan. Adalah relevan dan dapat dipertanggungjawabkan bila data itu berasal dari kementerian teknis tersebut.Itu baru dari aspek kepelabuhan. Belum lagi berbicara tentang kapal. Dari data Bappenas tersebut tidak tampak program pengadaan kapal, yang setidaknya pada tahap awal bisa berfungsi sebagai pelayaran perintis. Kalau anggaran itu dimasukkan maka akan semakin besar saja dana yang dibutuhkan.Bicara begitu besarnya dana, yang dibutuhkan, yakni hampir setengah dari satu kali APBN. Patut dipertanyakan seberapa mampu pemerintah memobilisasi dana negara, BUMN dan swasta untuk bersinergi membiayainya.? Proses yang harus dilalui pasti membutuhkan waktu cukup lama. Apalagi dalam konteks anggaran, mesti melalui proses politik di DPR.Satu hal vital lagi yang mesti dipertimbangkan adalah proses pembangunan pelabuhan dan kapal, tidak mungkin pakai Lampu Aladdin atau dibantu Nenek Sihir. Waktu yang harus dilalui dari studi kelayakan, penentuan anggaran, pembebasan lahan hingga penyelesaian pekerjaan fisik, biasanya sekitar 3-5 tahun, bahkan bisa lebih lama lagi.Pertanyaannya adalah apakah ada jaminan Pemerintahan Jokowi - JK bisa dua kali periode seperti Pemerintahan SBY? Kalau hanya satu periode, maka realisasi Tol Laut itu masih setengah jalan.Kalaupun dalam jangka dua periode, pertanyaan lain yang patut disodorkan adalah apakah sudah begitu banyak industri, yang tumbuh di sekitar pelabuhan yang hendak dibangun tadi. Kalau pelabuhan dan kapalnya siap, lalu tidak ada komoditas yang akan diangkut, lalu bukankah menjadi mubazir pelabuhan dan kapal tersebut.Dengan pertanyaan - pertanyaan tadi maka secara umum dapat disimpulkan bahwa Tol Laut masih mimpi di siang bolong. ?Kalau anak Kemayoran bilang secara sinis: "Hanyutin ke laut aja!"Karenanya, sebelum urusan Tol Laut itu menjadi bagian dari grandmaster ?perencanaan pembangunan infrastruktur untuk mengefisienkan biaya logistik, pemerintah sebaiknya membahas bersama semua pemangku kepentingan.Ajak dulu pemangku kepentingan membahas dan memformulasikannya. Jangan terburu-buru mempresentasikan dan mengajak investasi rencana Tol Laut tersebut kepada pihak-pihak lain di luar negeri?. Programnya saja masih ngawang-ngawang, bagaimana pula investor mau ikut terlibat.Selain itu, agar program Tol Laut membumi, maka formulasikan dulu program yang rasional, semacam crash program. Paling relevan dalam kaitan itu adalah menggunakan konsep dari Kementerian Perhubungan yang sebelumnya sudah mewacanakan tentang Pendulum Nusantara. Rencanakan dulu secara parsial dari konsep Pendulum Nusantara tersebut.Kalau masih bingung juga, ya sudah serahkan saja kepada Kementerian Perhubungan untuk menyusun konsep paling rasional Tol Laut, sehingga tidak menjadi konsep mengawang-awang dan mimpi di siang bolong. Gitu-gitu aja repot.(agus wahyudin).