Angkasa Pura 2

Organda: Butuh Insentif Fiskal untuk Berdayakan Angkutan Umum

KoridorJumat, 5 Desember 2014
IMG_20141205_100813_edit

JAKARTA (beritatrans.com) – DPP Organda meminta usulan insentif fiskal ke pemerintah, menyusul kenaikan BBM subsidi. Kenaikan harga solar, BBM untuk bus dan truk sangkutan umum naik sampai 36%, sehingga memberatkan operasional angkutan umum.

“Sebelum BBM naik, harga suku cadang juga sudah naik sampai 30%. Ditambah lagi dengan BBM sebesar 36% itu,” kata Ketua DPP Organda Eka Sari Lorena di Jakarta, Jumat (5/12/2014).

Untuk menghadapi kondisi tersebut, lanjut Eka, pemerintah perlu ikut campur tangan. “Kita meminta sejumlah insentif fiskal seperti keringan bea masuk suku cadang, PPN, PPH badan dan lainnya,” jelas Eka didampingi Sekjen Organda Adriansyah itu.

“Proses birokrasi perizinan, pungutan liar baik oleh oknum aparat atau preman di jalan harus dihapuskan segera,” tandas Eka.

Selian permintaan insentif fiskal ke Kemenkeu yang diajukan melalui Kementerian Perhubungan, Organda juga minta dukungan Kemendgri dan Mabes Polri.

“Angkutan umum ilegal atau plat hitam telah merebut pangsa angkutan kami, sehingga penghasilan angkutan umum turun drastis,” tutur Eka.

Oleh karena itu, Polri dan Kemendgri melalui aparatnya di lapangan harus menertibkan mereka itu. “Jika angkutan plat hitam ditertibkan, pendapatan pajak daerah juga naik. Angkutan umum lebih bergairah,” papar Eka.

Untuk memperbaiki angkutan umum baik penumpang atau barang, tambah bos PO Lorena itu, pemerintah harus turun tangan. “Bantu operator dengan insentif fiskal dan tertibkan angkutan umum plat hitam yang ilegal itu,” tegas Eka.(helmi)