Angkasa Pura 2

Kemenpan RB: Tak Beres Jabatan Utama Diisi Seorang Plt

SDMSenin, 8 Desember 2014
IMG_20141208_105724

BEKASI (beritatrans.com) – Organisasi termasuk di pemeirntah yang bagus jika semua peran dan fungsi berjalan normal. Termasuk di dalamnya proses regenerasi dan pergantian pejabat utamanya. Jangan terlalu lama jabatan utama hanya dijalankan seorang plt atau pelaksana tugas.

“Jika ada satu jabatan utama tertentu yang kosong atau lama hanya dijabat oleh seorang pelaksana tugas (plt) itu merupakan indikasi organisasi itu tidak beres. Dampaknya buruk dan pelayanan ke masyarakat tidak optimal,” ujar Staf Ahli Menteri PAN dan Reformasi BirokrasiĀ  Drs.Rusdianto,Akt,M.Sc dalam seminar di Kampus STTD Bekasi, Senin (8/12/2014).

Dikatakan, dalam suatu organisasi itu harus mampu menempatkan orang sesuai kemampuan dan profesinya masing-masing. Untuk jabatran utama tertentu misalnya, tak bisa dijabat sembarang orang.

“Artinya, proises regenerasi dalam satu organisasi termasuk di pemerintah pusat atau daerah harus berjalan. Jika seorang pejabat pensiun atau berhalangan tetap harus ada gantinya dan pelayanan ke masyarakat berjalan optimal,” kata Rusdianto.

Seperti diketahui, saat ini ada beberapa jabatan seperti eselon I dan IIĀ  penting dan pemerintahan dan BUMN yang kosong. Termasuk dua pejabat eselon I di Kementerian Perhubungan yaitu Dirjen Perhubungan Udara dan Dirjen Perhubungan Darat. Kedua jabatan itu dijalankan seorang plt.

“Banyak jabatan eselon I dan II di kementerian dan lembaga di Indonesia yang kosong. Jabatan itu hanya dijalankan oleh seorang pelaksana tugas (plt). Mereka itu hanya menjalankan tugas rutin dan tak bisa mengambil kebijakan strategis di lembaga yang dipimpinnya,” papar Rusdianto.

Apapun yang terjadi, menurut dia, pelayanan ke masyarakat tak boleh berhenti. Pelayanan perizinan investasi besar butuh persetujuan atau tanda tangan menteri atau dirjen. Jika jabatan itu masih kosong bisa menghambat pelayanan ke masyarakat.

“Kepincangan pelayanan seperti itu yang perlu diantisipasi,” papar Rusdianto.

Kendala pelayanan seperti itulah yang harus dihindari. Sementara, Presiden Jokowi sudah komitmen untuk mempercepat pelayanan birokrasi yang murah, cepat dan nyaman.

“Kita sebagai staf di bawahnya, tentu harus mendukung pelayanan birokrasi yang cepat tersebut,” terang Rusdiano.(helmi)