JAKARTA (beritatrans.com) - Kebijakan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi melibatkan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam mengawasi kinerja aparatur pemerintah khususnya pegawai negeri sipil (PNS) dinilai kurang tepat. "Aparatur negara sebagian besar guru dan karyawan biasa yang nota bene tak mempunyai kewenangan besar. Kecil peluang mereka melakukan penyelewengan atau korupsi sehingga merugikan negara dalam jumlah besar," kritik mantan Sekretaris Menteri BUMN M.Said Didu pada beritatrans.com di Jakarta, Minggu (14/12/2014).Dikatakan, berita bahwa MenPAN-RB meminta BIN mengawasi PNS munculkan banyak pertanyaan. Apakah PNS sudah sama dengan teroris ? Apakah PNS sudah jelek semua," tanya Said Didu.Menurut dia, layak dipertanyakan niat dan dasar kebijakan MenPAN-RB Yuddhi Chrisnandi, yang juga politis muda itu."Apakah profesi lain seperti politisi memang lebih baik dari PNS? Kenapa kebijakan MenPAN-RB selama menjabat Menteri hanya ingin "menghukum" PNS," tanya Said Didu lagi.Dia menambahkan, selama PNS juga banyak orang baik dan banyak yang mengabdi mungkin melebihi kadar pengabdian penikmat-penikmat negera ini."Selama ini, banyak pejabat dan mantan pejabat yang terlibat kasus korupsi di KPK bukan dari PNS biasanya. Kalaupun ada mantan PNS karier yang terlibat korupsi itu tidak banyak jumlahnya," terang Said Didu.Ditambahkan Said, dia menyampaikan kritik itu semata-mata karena cita dan demi kebaikan bangsa dan negara ini. Indonesia adalah negara hukum dan semua ada aturan dan prosedur hukum yang mengaturnya."Pengawasan PNS itu harus dilakukan. Tapi, lakukan yang sewajarnya. Jangan berlebihan sehingga membuat posisi PNS sebagaimana pelaku teroris atau pelaku tindak kriminal lainnya," tegas Said Didu.(helmi)