Angkasa Pura 2

Jalan Rusak, Penyelenggara Jalan Bisa Dipidana

KoridorSenin, 15 Desember 2014
Jalan Rusak Pangandaran

JAKARTA (beritatrans.com) – aPemerintah/ Pemda harus segera mengantisipasi kerusakan jalan sesuai kewenangan mengurus jalan yang merujuk pasal 273 (4) UU, No.22/2008 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (LLAJ).

“Dalam UU tersebut dikatakan, bahwa penyelenggara jalan yang tidak memberikan tanda atau rambu pada jalan yang rusak dan belum diperbaiki dapat dipidana penjara maksimala 6 bulan atau denda paling banyak Rp1,5 juta,” kata pakar transportasi Unika Soegijopranoto Djoko Setijowarno pada beritatrans.com di Jakarta, Senin (14/12/2014).

Dikatakan, menjelang musim hujan tahun 2014 initentu akan bertambah banyak ruas jalan yang berlubang. Jika tidak ber hati-hati akan membahayakan pengguna jalan, terutama pesepeda motor.

“Pasal 24 UU LLAJ menyebutkan, Penyelaggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas,” kata Djoko lagi.

Namun begitu, papar dia, jika pemerintah segera memperbaiki ruas jalan yang rusak jelas tidak mungkin karena hujan. “Sebaliknya, jika dibiarkan pemerintah atau pemerintah daerah (pemda) akan terkena sanksi hukum,” terang Djoko.

Yang paling baik dilakukan pemerintah khususnya Kementerian PU dan Dinas PU di daerah adalah menjaga agar ruas jalan tidak rusak sebelum waktunya.
“Bangun drainasi yang baik dan cukup, serta segera memperbaiki ruas jalan yang rusak atau bolong-bolong,” tukas dia.

Paling tidak, menurut dia, segera ditambal jika ada ruas jalan rusak. Minimal, memasang rambu-rambu yang tepat di sekitar lokasi jalan yang rusak,” urai Djoko.

Dengan rambu-rambu yang cukup di sekitar jalan yang rusak, bisa memberikan peringatan pada pengguna jalan yang akan melintas.

“Selanjutnya, mereka bisa menghindari atau berjalan hati-hati saat melintasi jalanan yang rusak. Dengan begitu akan mencegah terjadinya kecelakaan yang menelan korban jiwa,” tegas Djoko.(helmi)

loading...